PEKANBARU--Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto memberikan apresiasi terhadap inovasi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pemko Pekanbaru dinilai berhasil menerapkan strategi jemput bola dengan memberdayakan kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) untuk membantu penagihan pajak daerah.

Apresiasi tersebut disampaikan SF Hariyanto di Pekanbaru, Senin (8/6/2026). Ia menilai langkah tersebut efektif karena melibatkan langsung kader PKK dalam pendataan dan edukasi wajib pajak, khususnya terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

“Ini tentu kita apresiasi setinggi-tingginya. Pemko Pekanbaru mampu memberdayakan kader PKK untuk turun langsung ke lapangan mendata masyarakat yang masih menunggak PBB dan PKB di lingkungan masing-masing,” ujar SF Hariyanto.

Ia juga menyebutkan bahwa jumlah kendaraan di Provinsi Riau saat ini mencapai sekitar 4 juta unit, dengan 1,2 juta di antaranya berada di Kota Pekanbaru. Menurutnya, potensi tersebut dapat menjadi sumber peningkatan PAD apabila dikelola dengan optimal.

“Kalau seluruh kendaraan itu patuh membayar pajak, tentu akan sangat besar kontribusinya bagi daerah. Program ini sangat baik dan perlu terus dikembangkan,” tambahnya.

SF Hariyanto turut mendorong pemerintah kabupaten dan kota lain di Riau untuk meniru inovasi serupa agar peningkatan PAD dapat terjadi secara merata di seluruh daerah.

Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menyampaikan bahwa berbagai terobosan yang dilakukan pemerintah kota telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan daerah. Ia menyebutkan bahwa realisasi PAD Pekanbaru mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

“PAD kita meningkat cukup signifikan. Jika dibandingkan periode yang sama tahun 2025, sebelumnya hanya di kisaran Rp800 miliar, kini sudah menembus Rp 1,2 triliun,” ujar Agung.

Sebagai bentuk apresiasi, Pemko Pekanbaru juga memberikan insentif kepada kader PKK yang terlibat dalam pendataan dan distribusi Surat Pemberitahuan Pajak. Setiap kader memperoleh insentif Rp 10 ribu per SPT dengan sistem pencairan bertahap.[rr/mcr]