Di tepian Sungai Siak, sejarah seolah tak pernah berhenti bergulir. Pada abad ke-19, di sini berdiri sebuah kerajaan Melayu yang harum namanya: Kesultanan Siak Sri Indrapura. Di sinilah Sultan Syarif Kasim II, sultan ke-12 sekaligus yang terakhir, bukan hanya memerintah, tetapi juga menorehkan warisan: sebuah izin pertama kepada perusahaan Belanda, Nederlandsche Pacific Petroleum Maatschappij (NPPM), untuk menambang minyak pada 1930-an.

Sejak itu, tanah Siak bukan lagi semata pusat kebudayaan Melayu dan dakwah Islam, melainkan juga ladang energi. Pada 1976, Caltex Pacific Indonesia (CPI) meluncurkan proyek Pedada, membuka bab baru eksploitasi besar-besaran. Sejarah minyak di tanah ini lalu melewati era panjang: dari Caltex, ke Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako–Pertamina Hulu pada 2002, hingga akhirnya sepenuhnya dipegang PT. Bumi Siak Pusako (BSP) sejak 2022.

Kini, lebih dari seabad sejak izin pertama itu, muncul suara dari darah daging Sultan. H. Tengku Syed Muhammad Amin S.Sos., seorang keturunan Sultan Syarif Kasim II, tampil dengan nada getir sekaligus penuh tanggung jawab. “BSP adalah marwah Siak. Ia bukan sekadar perusahaan minyak, tapi simbol penghormatan atas jasa Sultan,” katanya, dengan nada yang lebih mirip sebuah peringatan ketimbang sekadar pernyataan. 

Marwah yang Terancam

PT. Bumi Siak Pusako, perusahaan daerah yang lahir dari semangat otonomi pascareformasi, kini berada di persimpangan. Produksi minyak anjlok tajam, dari 8.000 barel per hari (BPH) menjadi sekitar 2.000 BPH. Distribusi yang dulu mengandalkan pipa kini harus diganti dengan trucking, biaya melonjak, efisiensi runtuh. SKK Migas sudah dua kali mengirimkan surat peringatan: Status Keadaan Darurat (Maret 2024) akibat tekanan tinggi, lalu peringatan “slow response” (Juni 2024).

Jika situasi ini berlanjut, pengelolaan BSP atas ladang minyak bumi Riau, bisa saja ditarik kembali ke kendali pusat. Bagi Tengku Amin, itu bukan sekadar soal bisnis migas. “Kalau BSP hilang, maka hilanglah marwah Siak,” ujarnya.

Baginya, sejarah BSP terkait erat dengan kehormatan keluarga besar Kesultanan. “Sumur minyak ini berada di tanah Kesultanan Siak, pada masa Sultan Syarif Kasim II. Bentuk tanggung jawab moral kami adalah menjaga keberlangsungan perusahaan ini,” katanya.

Zuriat dengan Rekam Jejak Panjang

Lahir di Pekanbaru, 30 April 1967, Tengku Syed Muhammad Amin tumbuh dalam naungan identitas ganda: sebagai seorang profesional di industri pulp dan kertas, sekaligus pewaris nilai-nilai kesultanan.

Ia meniti pendidikan sejak Batam, Duri, hingga menamatkan S1 Ilmu Komunikasi di Universitas Persada Bunda (2007). Kariernya dimulai di PT. Indah Kiat Pulp & Paper (1990–1994), lalu berlanjut di PT. Riau Andalan Pulp & Paper (1994–2008). Dua dekade ia habiskan di jantung industri kehutanan Riau, sebelum memimpin CV Amin Jaya (2000–2010).

Di luar jalur korporasi, rekam jejak organisasinya tak kalah panjang. Ia pernah menjadi Ketua DPC Partai Persatuan Daerah (PPD) kabupaten Pelalawan, Ketua LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), hingga Pemimpin Redaksi Suara LIRA. Dalam tubuh Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), ia dipercaya memimpin bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Kini, ia juga menjadi Ketua Yayasan Zuriat Keradjaan Siak Sri Indrapura, forum yang mempertemukan kembali keturunan Sultan dalam kerja sosial-kultural.

Amin juga aktif di politik. Ia duduk sebagai Wakil Ketua Partai Gerindra Riau, sekaligus Wakil Ketua Badan Kesehatan Indonesia Raya (KESIRA) partai pimpinan Prabowo Subianto itu. Dari sana, ia membangun jejaring yang meneguhkan posisinya: bukan sekadar zuriat, melainkan juga tokoh publik yang akrab dengan dunia industri, organisasi, dan politik. 

Menggenggam Minyak, Menggenggam Amanah

Krisis BSP hari ini, bagi Amin, adalah panggilan sejarah. Ia menilai pemerintah daerah tak boleh lepas tangan. Bupati harus tampil sebagai pengendali, memastikan perusahaan kembali sehat. Jika tidak, ia tak segan menuding kegagalan itu akan menjadi catatan sejarah kelam.

Namun, ia tidak berhenti di kritik. Ia menawarkan keterlibatan langsung. “Pemerintah harus memberi kesempatan kepada salah seorang zuriat Sultan Syarif Kasim untuk duduk sebagai komisaris BSP. Itu bukan semata-mata soal jabatan, tapi bentuk apresiasi kepada Sultan,” ucapnya.

Ia menegaskan dirinya siap mengemban amanah itu. Dengan pengalaman panjang di industri, ditopang jejaring organisasi dan politik, Amin percaya dirinya bisa ikut memajukan BSP. Baginya, ini bukan semata ambisi personal, melainkan perpanjangan dari tanggung jawab sejarah. 

Filosofi Minyak dan Marwah

Dalam pandangan Amin, minyak di tanah Siak lebih dari sekadar komoditas. Ia adalah “hikayat modern” yang melanjutkan kisah kerajaan. Bila Sultan Syarif Kasim II dikenang karena menyerahkan harta pribadinya untuk Indonesia, maka BSP seharusnya dikenang sebagai warisan energi yang memberi manfaat luas, termasuk bagi keturunan Sultan.

Namun realitas hari ini berbeda. Laporan keuangan BSP menunjukkan kerugian. Kontribusi nyata kepada anak cucu Sultan nyaris tak ada. Yang ada justru kekhawatiran akan hilangnya kendali lokal.

“Kalau minyak habis, itu wajar. Tapi jangan sampai marwah ikut habis,” ucap Amin, mengutip filosofi yang ia pegang erat. Kalimat itu seakan menjadi garis penegas: bagi zuriat Sultan, kehormatan lebih utama dari sekadar laba-rugi. 

Masa Depan di Persimpangan

Apakah pemerintah daerah akan mendengar suara zuriat? Apakah BSP bisa kembali bangkit dari keterpurukan? Sejarah Siak, yang dulu harum sebagai kerajaan besar, kini menggantungkan martabatnya pada sebuah perusahaan minyak daerah.

Di tengah ketidakpastian itu, Tengku Syed Muhammad Amin berdiri, menawarkan dirinya sebagai jembatan antara masa lalu dan masa depan. Ia bukan hanya pewaris darah biru, tapi juga pewaris tanggung jawab moral untuk menjaga apa yang pernah dititipkan Sultan.

Sejarah, pada akhirnya, selalu memilih siapa yang sungguh-sungguh menjaganya. Dan di tanah minyak yang dulu diizinkan Sultan untuk digali, suara seorang zuriat kini menggema: jangan biarkan BSP menjadi catatan kegagalan. *