PEKANBARU--Rehabilitasi kawasan mangrove di Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu prioritas kerja sama Pemerintah Provinsi Riau dengan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Upaya ini dilakukan untuk memperkuat perlindungan dan pemulihan ekosistem pesisir sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan di Provinsi Riau.

Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, bersama Kepala BPGMN, Satyawan Pudyatmoko, di Ruang Kerja Wakil Gubernur Riau, Rabu (11/11/2026).

Dalam pertemuan itu, SF Hariyanto menyambut baik koordinasi dan sinergi yang dibangun BPGMN. Menurutnya, pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah agar program perlindungan serta rehabilitasi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Pengelolaan gambut dan mangrove membutuhkan kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kita ingin seluruh program yang direncanakan dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak nyata bagi kelestarian lingkungan di Riau,” ujar SF.

Ia menegaskan, pelaksanaan program perlindungan dan pemulihan lingkungan perlu mempertimbangkan karakteristik serta kebutuhan masing-masing wilayah. Karena itu, koordinasi dengan perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota menjadi bagian penting dalam memastikan program berjalan sesuai kondisi di lapangan.

“Potensi gambut dan mangrove di Riau harus kita jaga bersama karena keduanya merupakan kekayaan alam yang sangat penting. Pemerintah Provinsi Riau siap mendukung langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPGMN, Satyawan Pudyatmoko, menjelaskan bahwa lembaga tersebut mendapat mandat dari Presiden untuk melaksanakan pengelolaan gambut dan mangrove di sejumlah provinsi di Indonesia.

Menurutnya, Riau menjadi salah satu daerah strategis dalam pelaksanaan mandat tersebut karena memiliki kawasan gambut dan mangrove yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan.

Dalam audiensi tersebut, salah satu agenda yang dibahas adalah rencana rehabilitasi kawasan mangrove di Kabupaten Bengkalis. Program ini akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dan kerja sama antara BPGMN dengan pemerintah daerah.

“Pak Gubernur menyampaikan bahwa mangrove di Kabupaten Bengkalis juga menjadi salah satu prioritas untuk direhabilitasi bersama-sama. Ini menjadi bagian dari kerja sama kita dengan pemerintah daerah dalam menjaga dan memulihkan ekosistem mangrove di Riau,” ungkap Satyawan.

Ia berharap dukungan dan keterlibatan pemerintah daerah dapat memperkuat pelaksanaan program rehabilitasi, sehingga upaya perlindungan dan pemulihan ekosistem gambut serta mangrove di Riau dapat berjalan lebih optimal.

Melalui sinergi tersebut, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memperkuat pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan sekaligus menjaga fungsi ekologis kawasan gambut dan pesisir bagi generasi mendatang.[rr/mcr]