MERANTI--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan aset daerah. Melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Pemkab Meranti berhasil meraih Seroja Awards 2026 sebagai Terbaik II Pengguna Layanan Penilaian Unggulan Kategori Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2025.

Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian Forum Konsultasi Publik dan Seroja Awards KPKNL Dumai 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL Dumai) di Ballroom The Zuri Hotel Dumai, Rabu (24/6/2026).

Mewakili Bupati Kepulauan Meranti Asmar, Kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti, Fajar Triasmoko, menerima langsung penghargaan tersebut. Ia didampingi jajaran pengelola aset daerah di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.

Forum tersebut diikuti berbagai instansi pemerintah, BUMN, serta mitra kerja di wilayah KPKNL Dumai sebagai ajang evaluasi, konsultasi publik, sekaligus pemberian apresiasi atas kinerja pengelolaan kekayaan negara dan daerah.

Kepala BPKAD Kepulauan Meranti, Fajar Triasmoko, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja sama dan komitmen seluruh tim dalam mengelola aset daerah secara profesional dan akuntabel.

“Penghargaan ini adalah bentuk pengakuan atas kerja keras seluruh tim dalam mengelola aset daerah. Tantangan yang ada dapat kami lalui berkat kerja sama yang solid,” ujarnya.

Ia menegaskan, capaian ini akan menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah agar lebih tertib administrasi, optimal dalam pemanfaatan, serta memberi manfaat maksimal bagi pembangunan daerah.

“Ke depan kami akan terus berinovasi agar pengelolaan aset semakin baik dan transparan,” tambahnya.

Seroja Awards merupakan agenda tahunan yang digelar KPKNL Dumai untuk memberikan apresiasi kepada instansi pemerintah, BUMN, dan mitra kerja yang berprestasi dalam pengelolaan kekayaan negara, layanan penilaian, dan pelaksanaan lelang.

Dengan capaian ini, Pemkab Kepulauan Meranti menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola keuangan dan aset daerah yang transparan, profesional, dan mendukung pembangunan berkelanjutan serta pelayanan publik yang berkualitas.[rr/mgi]