PEKANBARU--Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen memperkuat evaluasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Langkah tersebut dilakukan bersamaan dengan penataan penyertaan modal dan kinerja anak perusahaan BUMD.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan, kontribusi BUMD tidak hanya dinilai dari sisi laba atau dividen. Kinerja perusahaan juga harus memperhatikan efisiensi, penyerapan tenaga kerja, serta manfaat pelayanan bagi masyarakat.

"Pemerintah Provinsi Riau terus mengevaluasi BUMD dan BLUD agar peranannya sebagai penyumbang pendapatan daerah tidak mengurangi kualitas pelayanan umum," katanya di Ruang Paripurna DPRD Riau, Kamis (24/9/2026).

Ia menjelaskan, setiap keputusan terkait penyertaan maupun penambahan modal BUMD harus didasarkan pada kajian yang jelas. Pemerintah Provinsi Riau ingin memastikan modal daerah yang disalurkan memiliki prospek dan dampak ekonomi yang dapat diukur.

"Penyertaan atau penambahan modal BUMD dijamin berbasis kajian akademis, business plan yang terukur, dan analisis dampak ekonomi bagi daerah," jelasnya.

Dalam evaluasi tersebut, Pemprov Riau menerapkan sejumlah indikator untuk mengukur kinerja BUMD. Indikator itu meliputi kemampuan menghasilkan laba atau dividen, efisiensi operasional, penyerapan tenaga kerja, hingga dampaknya terhadap pelayanan publik.

"Kami juga menerapkan indikator kinerja BUMD yang mencakup aspek laba atau dividen, efisiensi, penyerapan tenaga kerja, hingga dampak pelayanan publik," tambahnya.

Syahrial Abdi menerangkan, Pemprov Riau juga siap melakukan pembenahan terhadap anak perusahaan BUMD yang menghadapi persoalan keuangan. Evaluasi dilakukan untuk melihat kondisi portofolio usaha sekaligus menentukan langkah yang diperlukan.

Selain mengevaluasi kondisi perusahaan, Pemprov Riau turut menyesuaikan target dividen yang menjadi bagian dari struktur pendapatan daerah. Penetapan target tersebut disesuaikan dengan kinerja dan langkah restrukturisasi manajemen masing-masing BUMD.

"Langkah pembenahan anak perusahaan BUMD yang berekuitas negatif sedang berjalan. Termasuk evaluasi portofolio, penerapan sistem pengendalian intern hingga opsi divestasi atau likuidasi taktis jika diperlukan. Penetapan target dividen APBD 2026 disesuaikan melalui analisis kinerja serta langkah restrukturisasi manajemen BUMD," terangnya.[rr/mcr]