SELATPANJANG--Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah hingga aparatur desa untuk bersinergi menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Dukungan tersebut dinilai penting agar proses pendataan berjalan optimal dan menghasilkan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.

Arahan itu disampaikan Muzamil saat menerima kunjungan tim Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau bersama BPS Kabupaten Kepulauan Meranti di ruang kerjanya, Selasa (30/6/2026). Pertemuan tersebut membahas perkembangan pelaksanaan sensus sekaligus mengevaluasi berbagai kendala yang masih dihadapi petugas di lapangan.

Dalam kesempatan itu, Muzamil menegaskan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti siap memberikan dukungan penuh terhadap program nasional tersebut. Menurutnya, keberhasilan sensus ekonomi tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat pemerintah dan masyarakat.

Ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera berkoordinasi dengan para camat, lurah, dan kepala desa agar membantu kelancaran tugas petugas sensus. Selain itu, RT, RW, tokoh masyarakat, hingga kader desa diharapkan ikut berperan dalam mempermudah proses pendataan, terutama terhadap warga yang sulit ditemui.

Muzamil juga menekankan pentingnya memperluas sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai tujuan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, masih ada anggapan bahwa pendataan tersebut berkaitan dengan penarikan pajak atau berpengaruh terhadap status penerima bantuan sosial.

Ia menegaskan informasi tersebut tidak benar. Data yang dikumpulkan melalui sensus semata-mata digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan, serta pengembangan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional.

"Pemerintah daerah berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kami ingin pendataan berjalan lancar sehingga menghasilkan data yang valid, akurat, dan bermanfaat bagi pembangunan," ujar Muzamil.

Sementara itu, jajaran BPS Provinsi Riau memaparkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi selama proses pendataan, mulai dari akses menuju sejumlah wilayah, capaian pendataan yang belum maksimal, hingga masih adanya masyarakat yang ragu memberikan informasi karena salah memahami tujuan sensus.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, BPS, aparatur desa, dan masyarakat, diharapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat berlangsung sesuai target dan menghasilkan basis data yang berkualitas sebagai acuan pembangunan di masa mendatang.[rr/mgi]