Kerja Satu Jam, Kenyangnya Sebulan?

Pekan lalu, layar televisi saya penuh dengan wajah cerah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Di depan sidang kabinet, ia melaporkan kabar gembira. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia turun. Angkanya 4,75 persen. Bahkan pada Mei 2026 sempat menyentuh 4,65 persen—terendah sejak tahun 1994. Ekonomi tumbuh di atas lima persen. Penyerapan tenaga kerja naik jutaan orang.

Saya manggut-manggut. Ikut senang. Setidaknya di atas kertas, negeri ini tampak sedang baik-baik saja.

Tapi belum sempat saya menyeruput kopi hingga tandas, ponsel di meja bergetar. Satu pesan masuk dari kawan lama di kampung halaman.

"Bro, ada info lowongan? Anakku baru wisuda bulan lalu. Belum dapat kerja."

Sore harinya, giliran sepupu menelepon. Nada suaranya lirih. Ia menitipkan CV keponakan saya. Lulusan SMA. Sudah setahun luntang-lantung.

Besoknya, saat duduk di kedai kopi, kenalan lama menghampiri meja saya. Sambil menyulut rokok, ia mengeluh hal yang sama. Anaknya sarjana, ijazahnya sudah menguning di lemari, tapi panggilan kerja tak kunjung datang.

Saban hari! Bukan sebulan sekali. Hampir setiap pekan ada saja kolega, keluarga, atau kenalan yang menitipkan nasib anaknya kepada saya.

Di titik ini, kepala saya mulai pusing. Ada yang tidak beres. Mengapa pidato menteri di Jakarta begitu harum mewangi, sementara obrolan di warung kopi daerah begitu pengap oleh bau keringat pencari kerja?

Paradoks!

Ternyata, misteri itu terpecahkan setelah saya membedah dapur statistik kita. Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja menegaskan kembali definisi baku mereka: seseorang yang melakukan kegiatan ekonomi minimal satu jam tanpa terputus dalam seminggu terakhir, sudah sah dikategorikan sebagai penduduk bekerja.

Satu jam. Dalam tujuh hari!

Saya ulangi pelan-pelan: satu jam dalam seminggu.

Artinya, kalau keponakan saya yang tamatan SMA itu membantu ibunya menjaga warung kecil di depan rumah selama dua jam hari Minggu kemarin, ia bukan pengangguran. Ia pekerja!

Kalau anak kawan saya yang sarjana itu ikut tetangganya membongkar muatan kapal di pelabuhan selama dua jam pekan lalu, ia gugur dari daftar pengangguran. Ia tercatat sebagai tenaga kerja yang terserap!

Bahkan, peserta program magang yang dibayar pun langsung dihitung sebagai penduduk yang sudah bekerja. Lengkap sudah.

Memang, BPS tidak mengarang aturan itu sendiri. Mereka memakai standar organisasi buruh dunia, ILO. Tujuannya agar setiap denyut aktivitas ekonomi sekecil apa pun terekam dalam hitungan produk domestik bruto. Secara akademik, sah. Secara metodologi, halal.

Tapi mari kita pakai akal sehat perut.

Bisakah satu jam kerja dalam seminggu dipakai membeli beras untuk tujuh hari? Bisakah uang jajan menjaga warung dua jam dipakai membayar cicilan motor atau biaya susu anak?

Tentu tidak.

Di daerah-daerah seperti Kepulauan Meranti atau wilayah pesisir Riau lainnya, angka pengangguran terbuka di atas kertas memang terlihat manis: cuma 5 persenan. Tapi begitu kita buka tabulasi pekerja tidak penuh—gabungan antara setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu serabutan—angkanya melonjak menembus 35 persen lebih!

Lebih dari sepertiga angkatan kerja kita sebenarnya hidup di zona abu-abu. Tidak menganggur total, tapi jauh dari kata sejahtera. Bekerja seadanya, upah sekadarnya, tanpa kontrak, tanpa jaminan masa depan.

Belum lagi mereka yang sudah putus asa melamar kerja. Begitu seorang sarjana berhenti mencari lowongan karena merasa percuma, statistik langsung mencoretnya dari daftar pengangguran. Ia dipindahkan ke kotak "bukan angkatan kerja". Angka pengangguran pun otomatis turun. Ajaib!

Saya jadi teringat pepatah lama tentang statistik: angka itu seperti lampu jalan, sering kali dipakai orang mabuk untuk bersandar, bukan untuk menerangi jalan.

Para pejabat kita di pusat maupun daerah tampaknya terlalu nyaman bersandar pada lampu jalan bernama "TPT 4,75 persen". Mereka merasa tugas penciptaan lapangan kerja sudah sukses. Padahal, di bawah tiang lampu itu, jutaan anak muda sedang duduk melamun memegangi map cokelat berisi lamaran kerja.

Mengkritik definisi "kerja satu jam" bukan berarti menyalahkan petugas sensus di lapangan. Mereka hanya menjalankan kuesioner. Kritik ini dialamatkan kepada cara kita membaca realitas.

Jangan sampai para pemimpin kita mabuk oleh angka-angka yang tampak indah, lalu lupa membangun pabrik, lupa menghilirisasi hasil bumi, dan lupa membuka pintu kerja yang layak.

Sebab bagi seorang ibu yang anaknya baru diwisuda, rasa bangga melihat grafik ekonomi naik di televisi akan langsung luntur begitu ia membuka tudung saji di meja makan.

Perut tidak pernah bisa dikenyangkan oleh definisi statistik. [naz]