JAKARTA--Audiensi Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H Asmar, dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menghasilkan komitmen pemerintah pusat untuk mengawal percepatan pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Pertemuan berlangsung di Kantor BNPP RI, Jakarta, Jumat (24/7/2026).

Audiensi diterima Sekretaris Utama BNPP RI, Komjen Pol Makhruzi Rahman, didampingi jajaran. Bupati Asmar hadir bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), staf ahli, kepala bagian, serta anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Asmar menyampaikan apresiasi kepada BNPP RI atas kesempatan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat di wilayah perbatasan.

Menurutnya, Kepulauan Meranti merupakan daerah terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan berada di jalur strategis Selat Malaka. Karena itu, dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan sekaligus memperkuat kedaulatan negara.

"Kami berharap sinergi ini mampu mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan," ujar Asmar.

Bupati Asmar memaparkan sejumlah usulan prioritas pembangunan, di antaranya peningkatan infrastruktur jalan kawasan perbatasan, pembangunan pengaman pantai untuk mengatasi abrasi, pembangunan pelabuhan internasional atau Pos Lintas Batas Negara (PLBN), pengadaan ambulans laut, revitalisasi sekolah, serta percepatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Selain itu, ia meminta dukungan BNPP RI untuk mengawal usulan peningkatan status sejumlah ruas jalan di Kepulauan Meranti menjadi jalan nasional yang sebelumnya telah diajukan kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau.

"Peningkatan status jalan ini sangat penting untuk mempercepat konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti," katanya.

Khusus program BSPS, Asmar menyebut Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah menyelesaikan verifikasi lapangan terhadap 763 calon penerima bantuan dan berharap pelaksanaannya segera dimulai.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Sekretaris Utama BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, menegaskan komitmen pihaknya untuk mengawal aspirasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

BNPP RI, kata Makhruzi, akan berkoordinasi dengan kementerian teknis terkait mengenai usulan peningkatan status jalan menjadi jalan nasional sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia juga mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mendukung pelaksanaan BSPS dan menyebut daerah tersebut sebagai salah satu wilayah dengan jumlah penerima BSPS terbesar di Pulau Sumatera.

BNPP RI turut mendorong percepatan koordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman agar program BSPS segera berjalan. Bahkan, peletakan batu pertama program tersebut direncanakan berlangsung pada awal Agustus 2026 dan dihadiri menteri terkait.

Selain itu, BNPP RI akan memfasilitasi koordinasi pembangunan gudang Bulog, percepatan pembangunan pengaman pantai, serta membuka peluang pengembangan sektor ekonomi guna meningkatkan daya saing Kepulauan Meranti sebagai kawasan perbatasan.

Pada kesempatan yang sama, Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Al Amin, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah daerah dalam memperjuangkan percepatan pembangunan kawasan perbatasan.

Ia berharap BNPP RI terus mengawal berbagai usulan tersebut, terutama penanganan abrasi, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, penyediaan rumah layak huni melalui BSPS, serta pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Drs Jani Pasaribu, berharap BNPP RI turut mendukung usulan penetapan Kota Selatpanjang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

Menurutnya, status tersebut akan menjadi salah satu pendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti optimistis komitmen BNPP RI dapat mempercepat realisasi berbagai program strategis yang diusulkan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat konektivitas wilayah, serta memperkokoh posisi Kepulauan Meranti sebagai daerah perbatasan terdepan Indonesia.[rr/mgi]