PEKANBARU--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus berupaya memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan usaha, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta membuka peluang kerja baru.

Komitmen tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, saat membuka Financial Expo sekaligus puncak peringatan Bulan Inklusi Keuangan 2026 di Pekanbaru Xchange Mall, Minggu (25/10/2026).

SF Hariyanto menegaskan, kemudahan memperoleh layanan keuangan perlu disertai dukungan nyata bagi pelaku usaha. Dukungan itu mencakup pendampingan, kemudahan pengurusan perizinan, sertifikasi produk, hingga akses pemasaran yang lebih luas.

Menurutnya, pembiayaan harus diarahkan pada kegiatan ekonomi produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama melalui peningkatan pendapatan dan daya beli keluarga.

Pemerintah, lanjutnya, ingin pertumbuhan ekonomi daerah mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena itu, akses modal perlu dimanfaatkan untuk memperkuat usaha sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan.

Pemprov Riau juga terus memperkuat perluasan akses keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dengan melibatkan perbankan dan industri jasa keuangan.

Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah mendorong pelajar memiliki rekening tabungan sejak usia sekolah. Upaya tersebut bertujuan membangun kebiasaan menabung sekaligus mengenalkan masyarakat pada layanan keuangan formal sejak dini.

SF Hariyanto berharap Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dan seluruh pelaku industri jasa keuangan semakin aktif memberikan pendampingan serta memperluas dukungan pembiayaan bagi sektor usaha unggulan di Riau.

Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Riau, Moh Fredly Nasution, mengatakan Financial Expo menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengenal berbagai produk dan layanan keuangan formal sekaligus mempermudah akses terhadap layanan tersebut.

Kegiatan yang merupakan bagian dari Bulan Inklusi Keuangan dan dilaksanakan secara nasional setiap Oktober itu diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan layanan keuangan untuk menunjang kebutuhan keluarga maupun pengembangan usaha.

Fredly menjelaskan, masyarakat dapat memanfaatkan beragam layanan keuangan, mulai dari tabungan, pembiayaan, hingga sistem pembayaran untuk mendukung aktivitas ekonomi sehari-hari.

Ia juga mengungkapkan bahwa tingkat inklusi keuangan nasional pada 2026 telah mencapai 93,57 persen. Capaian tersebut melampaui target yang sebelumnya diproyeksikan baru tercapai pada 2029.

Meski demikian, peningkatan akses keuangan harus diimbangi dengan pemahaman masyarakat mengenai produk dan layanan yang digunakan. Dengan demikian, masyarakat dapat mempertimbangkan manfaat, risiko, serta ketentuan setiap produk keuangan sebelum memanfaatkannya.

OJK berharap perluasan akses yang disertai peningkatan literasi keuangan dapat membantu masyarakat mengelola keuangan secara bijak, mengembangkan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Dengan sinergi pemerintah daerah, OJK, perbankan, dan industri jasa keuangan, perluasan pembiayaan diharapkan semakin mendorong pertumbuhan UMKM serta memperkuat perekonomian masyarakat di Provinsi Riau.[rr/mcr]