PEKANBARU--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mendorong percepatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Langkah ini dilakukan agar realisasi anggaran dapat dimulai sejak awal Januari sehingga program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami keterlambatan.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, mengatakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027 bersama DPRD Provinsi Riau diharapkan dapat segera dituntaskan.

Menurutnya, Pemprov Riau sependapat dengan sejumlah pandangan dan masukan fraksi-fraksi DPRD, terutama terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah.

"Pada prinsipnya, pendapat fraksi-fraksi tersebut kita sependapat. Di antaranya bagaimana kita harus mengoptimalkan lagi pendapatan asli daerah, mengevaluasi BUMD, serta mengejar target PAD, khususnya dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor," ujar Syahrial saat diwawancarai Tim Media Center Riau usai menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Riau, Kamis (12/11/2026).

Rapat paripurna tersebut mengagendakan penyampaian jawaban kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai Ranperda APBD 2027.

Selain mengoptimalkan pendapatan daerah, Pemprov Riau juga akan memperjuangkan dana transfer dari pemerintah pusat yang hingga kini belum disalurkan. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan.

Syahrial berharap adanya kesepahaman antara Gubernur Riau dan seluruh anggota DPRD dapat memperkuat komitmen bersama dalam menjalankan pembangunan daerah pada 2027.

Ia menyebutkan, sejumlah prioritas pembangunan yang menjadi perhatian fraksi-fraksi DPRD antara lain peningkatan infrastruktur jalan agar lebih fungsional dan mampu menunjang aktivitas masyarakat.

Selain infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia (SDM), peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta optimalisasi pelayanan kesehatan juga menjadi perhatian dalam penyusunan APBD mendatang.

"Yang paling penting, layanan kesehatan harus kita optimalkan dan seluruh standar pelayanan minimal juga bisa terpenuhi. Jadi, beberapa hal ini menjadi prioritas yang harus kita dorong dalam APBD 2027," jelasnya.

Lebih lanjut, Syahrial berharap kondisi fiskal Provinsi Riau pada 2027 dapat lebih leluasa dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan dukungan kapasitas anggaran yang lebih baik, sejumlah program prioritas pemerintah daerah diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal.

Untuk mempercepat realisasi pembangunan, Pemprov Riau juga mendorong pelaksanaan lelang dini terhadap sejumlah kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian, proses pengadaan dapat dipersiapkan lebih awal sehingga pelaksanaan proyek tidak menumpuk pada pertengahan tahun.

"Mudah-mudahan setelah jawaban Gubernur disampaikan, APBD ini bisa segera kita tetapkan. Kita juga sudah ada kesepahaman untuk segera melakukan lelang dini tahun 2027, mengingat Februari sudah masuk bulan Ramadan," ungkapnya.

Syahrial berharap APBD 2027 dapat mulai direalisasikan pada awal Januari sehingga manfaat belanja pemerintah segera dirasakan masyarakat. Selain mempercepat pembangunan, realisasi anggaran sejak awal tahun juga diharapkan mampu menggerakkan aktivitas ekonomi daerah.

"Mudah-mudahan uang APBD bisa mengucur segera di awal Januari dan dinikmati masyarakat. Tentunya ini juga akan mendorong perputaran ekonomi di tengah masyarakat," tutupnya.[rr/mcr]