PEKANBARU--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyatakan kesiapan memperkuat pengawasan operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan keamanan pangan, kebersihan, dan kualitas makanan bagi para penerima manfaat.

Komitmen tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, setelah Pemprov Riau mengikuti sosialisasi Surat Edaran tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara virtual di Kantor Gubernur Riau, Rabu (28/10/2026).

Kegiatan yang melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah tersebut bertujuan memperkuat sistem pengawasan serta memastikan operasional SPPG berjalan sesuai standar keamanan pangan dan kesehatan.

Dalam sosialisasi tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menekankan pentingnya penguatan tata kelola, standardisasi mutu, transparansi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan program MBG.

Ia juga menyoroti sejumlah insiden gangguan kesehatan yang berkaitan dengan pangan dalam pelaksanaan program sebelumnya. Menurutnya, evaluasi dan pengawasan menyeluruh diperlukan untuk mencegah kejadian serupa terulang.

“Karena itu, kita harus mengambil langkah tegas dalam memastikan sistem kerja di dapur berjalan sesuai ketentuan. Mulai dari keamanan makanan, kelayakan bahan pangan, hingga sanitasi dapur harus menjadi perhatian utama,” ujar Sudaryono.

Ia menegaskan, keamanan pangan harus menjadi prioritas dalam penyelenggaraan program MBG. Upaya pencegahan perlu dilakukan melalui pengawasan yang konsisten terhadap seluruh proses pengolahan dan penyajian makanan.

“Sebetulnya, yang kita inginkan adalah zero tolerance terhadap keracunan atau gangguan kesehatan pada siswa. Kejadian keracunan ini sangat berdampak karena dapat menyebabkan siswa sakit. Padahal, Program MBG seharusnya bertujuan menyehatkan anak dan mendukung tumbuh kembang mereka,” tegasnya.

Sudaryono berharap sosialisasi regulasi inspeksi tersebut dapat menyamakan pemahaman seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kepala SPPG, tenaga ahli gizi, akuntan, hingga pemerintah daerah. Keseragaman pemahaman dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas dan memastikan standar kualitas diterapkan secara konsisten.

Menanggapi hal tersebut, SF Hariyanto menyatakan Pemprov Riau siap memperkuat peran pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan dan penilaian kesesuaian SPPG.

“Penguatan peran pemerintah daerah menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kualitas operasional dan pengawasan Program MBG. Kita di daerah siap memperkuat peran dalam menjaga kualitas layanan, baik dari bahan masakan maupun kualitas kebersihan dapur di setiap SPPG yang ada di Riau,” kata SF Hariyanto.

Sebagai bagian dari upaya pemenuhan standar higiene dan sanitasi, Pemprov Riau mencatat sebanyak 673 SPPG telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) hingga 21 September 2026.

SF Hariyanto mengatakan, pemenuhan standar tersebut menjadi salah satu langkah untuk memastikan kebersihan, sanitasi, dan keamanan pangan diterapkan dalam pelayanan kepada siswa maupun penerima manfaat lainnya.

“Kita di Riau juga memperhatikan dengan baik terkait keamanan makanan dalam program MBG ini. Hingga 21 September 2026, sebanyak 673 SPPG kita Riau telah memiliki SLHS. Hal ini dilakukan untuk memastikan standar kebersihan, sanitasi, dan keamanan pangan benar-benar diterapkan dalam pelayanan kepada para siswa dan penerima manfaat lainnya,” pungkasnya.

Melalui penguatan pengawasan dan koordinasi lintas sektor, Pemprov Riau berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan sesuai ketentuan, dengan tetap mengutamakan keamanan pangan dan kesehatan seluruh penerima manfaat.[rr/mcr]