PEKANBARU--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menargetkan seluruh kewajiban tunda bayar kepada pihak ketiga atau kontraktor dari tahun anggaran 2024 dan 2025 dapat diselesaikan sebelum akhir 2026. Upaya tersebut dilakukan melalui penyisiran dan penyesuaian belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, mengatakan penyelesaian tunda bayar menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah karena berkaitan dengan hak penyedia jasa yang telah menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.

Ia menyebutkan, sebagian besar kewajiban pembayaran tersebut telah direalisasikan secara bertahap. Saat ini, masih terdapat sisa kewajiban yang terus diupayakan penyelesaiannya.

"Yang pertama dan terbesar itu untuk membayar utang (tunda bayar) tahun 2024 dan 2025. Memang masih ada sedikit lagi. Tetapi, kami berupaya seluruh utang kepada pihak ketiga bisa diselesaikan tahun ini," ujar Syahrial di Pekanbaru, Jumat (13/11/2026).

Menurutnya, percepatan pelunasan tunda bayar juga penting untuk menjaga keberlangsungan usaha para kontraktor. Pasalnya, sebagian penyedia jasa menggunakan fasilitas pinjaman perbankan sebagai modal kerja untuk menyelesaikan proyek pembangunan.

Karena itu, Pemprov Riau berupaya memenuhi kewajiban pembayaran agar beban keuangan yang ditanggung para kontraktor tidak semakin berat.

Selain penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga, pemerintah daerah juga mengarahkan belanja APBD untuk memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) serta membiayai kebutuhan belanja pegawai.

"Makanya, kami perlu memastikan kewajiban pembayaran dapat dituntaskan agar tidak semakin membebani pihak ketiga. Selain melunasi utang kepada pihak ketiga, kami juga mengarahkan belanja daerah untuk memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) serta membiayai kebutuhan belanja pegawai," ungkapnya.

Di sisi lain, Pemprov Riau juga memastikan pemenuhan hak aparatur sipil negara (ASN), termasuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), tetap menjadi perhatian. Syahrial menyebutkan, pembayaran TPP untuk bulan sebelumnya telah direalisasikan seluruhnya meskipun sempat mengalami keterlambatan sekitar satu bulan.

Ia menambahkan, alokasi anggaran TPP ASN selama 14 bulan telah dimasukkan dalam APBD Perubahan. Namun, realisasi pembayaran hingga akhir tahun tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, terutama penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

"Kami masih mengalokasikan anggaran TPP ASN selama empat belas bulan dalam APBD Perubahan. Namun, realisasi pembayaran hingga akhir tahun tetap bergantung pada kemampuan keuangan daerah, terutama optimalisasi penerimaan pendapatan," jelas Syahrial.

Pemprov Riau berharap optimalisasi pendapatan daerah dan pengelolaan belanja yang efektif dapat mendukung penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan publik dan pemenuhan hak pegawai.[rr/mcr]