KAMPAR--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar terus berkomitmen mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di wilayahnya melalui penguatan sinergi dengan pemerintah pusat.

Komitmen tersebut diwujudkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) tindak lanjut pembangunan jalan dan jembatan nasional bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, yang digelar di Kantor BPJN Riau, Senin (8/6/2026).

Wakil Bupati Kampar, Misharti, mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan merupakan faktor penting dalam mendukung mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami hadir untuk menyatukan persepsi, menyampaikan aspirasi masyarakat, sekaligus memastikan kelanjutan berbagai proyek infrastruktur nasional dan provinsi yang melintasi Kabupaten Kampar agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah dan BPJN Riau menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan konektivitas antarwilayah.

“Sinergitas ini sangat diperlukan agar percepatan pembangunan konektivitas dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas serta mendukung pertumbuhan ekonomi antardaerah,” tambahnya.

Dalam rapat tersebut, sejumlah proyek prioritas menjadi pembahasan utama, di antaranya pembangunan Jembatan Teratak Buluh di Kecamatan Siak Hulu, perbaikan Jembatan Danau Bingkuang di Kecamatan Tambang, peningkatan Jalan Tapung Hilir-Kota Garo, serta penanganan Jalan Tapung yang menghubungkan Kampar dengan Rokan Hulu.

Selain itu, turut dibahas kondisi sejumlah ruas jalan dan jembatan strategis lainnya, termasuk Jembatan Gantung Desa Pulau Birandang, Jembatan Rantau Berangin di Kecamatan Kuok, serta Jembatan Gantung Desa Balung yang menjadi akses penghubung Kampar dengan Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.

Sementara itu, Kepala BPJN Riau, Yohanis Tulak Todingrara, menyambut baik langkah proaktif Pemkab Kampar dan menegaskan kesiapan pihaknya untuk terus berkolaborasi dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur sesuai kewenangan pemerintah pusat.

Ia berharap, hasil rapat koordinasi tersebut dapat menjadi langkah konkret dalam mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Kampar.

“Dengan infrastruktur yang semakin baik, mobilitas masyarakat akan lancar, konektivitas meningkat, dan pertumbuhan ekonomi daerah ikut terdorong,” pungkasnya. [rr/mcr]