SELATPANJANG--Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengambil sikap hati-hati dalam menyikapi usulan kenaikan tarif angkutan laut sebesar 15 persen yang diajukan dua perusahaan pelayaran, yakni PT Lestari Indoma Bahari (Dumai Line) dan PT Pelayaran Batam Bahari Sejahtera (Batam Jet).

Pemkab Meranti mengusulkan batas penyesuaian maksimal 10 persen untuk rute pelayaran di luar kewenangan pemerintah kabupaten. Sementara itu, untuk rute dalam wilayah kabupaten, termasuk Selatpanjang–Tanjung Samak, pemerintah daerah meminta agar tarif tetap atau tidak mengalami kenaikan.

Sikap tersebut disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, dalam rapat pembahasan penyesuaian tarif angkutan laut di Ruang Rapat Melati, Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin (9/11/2026).

Dalam rapat tersebut, kedua perusahaan pelayaran mengusulkan kenaikan tarif sebesar 15 persen dengan alasan meningkatnya sejumlah komponen biaya operasional. Di antaranya harga bahan bakar minyak (BBM) industri, suku cadang kapal, upah awak kapal, biaya kepelabuhanan, serta kebutuhan investasi untuk pengadaan kapal baru.

Menanggapi usulan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti, Muhammad Fahri, memaparkan hasil kajian dan telaahan terkait penyesuaian tarif. Kajian tersebut mencakup dasar hukum, pembagian kewenangan penetapan tarif berdasarkan trayek, hingga komponen biaya operasional angkutan penumpang laut.

Fahri menjelaskan, penetapan tarif mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2006, Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1777/XII/2022, serta Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 326/HK/KPTS/X/2022.

Menurutnya, kewenangan penetapan tarif disesuaikan dengan cakupan jaringan trayek pelayaran, baik lintas provinsi, antarkabupaten/kota dalam provinsi, maupun trayek dalam wilayah kabupaten.

Muzamil mengatakan, pemerintah daerah memahami kebutuhan perusahaan pelayaran untuk melakukan penyesuaian tarif di tengah meningkatnya biaya operasional. Namun, kebijakan tersebut harus tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang sangat bergantung pada transportasi laut.

"Kita harus melihat persoalan ini secara berimbang. Perusahaan pelayaran perlu menjaga keberlangsungan usahanya agar pelayanan transportasi tetap berjalan, tetapi masyarakat juga harus dilindungi dari beban tarif yang terlalu tinggi. Jangan sampai kepentingan satu pihak mengabaikan kepentingan pihak lainnya," ujarnya.

Ia menegaskan, kemampuan daya beli masyarakat menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pembahasan tersebut. Terlebih, transportasi laut merupakan sarana vital bagi masyarakat Kepulauan Meranti untuk menunjang mobilitas dan aktivitas ekonomi antarpulau.

Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota DPRD Kepulauan Meranti juga menyampaikan pandangan dan keberatan terhadap rencana kenaikan tarif.

Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Syaifi, menyampaikan bahwa kebijakan penyesuaian tarif perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Komisi II, Jani Pasaribu, bersama anggota Komisi II, Al Amin, meminta perusahaan pelayaran menjelaskan secara terperinci komponen biaya yang menjadi dasar pengajuan kenaikan tarif.

Al Amin juga menyampaikan bahwa Komisi II DPRD Kepulauan Meranti akan menjadwalkan pembahasan lebih lanjut melalui mekanisme kelembagaan di DPRD.

Sebagai tindak lanjut, Pemkab Kepulauan Meranti merekomendasikan agar pembahasan penyesuaian tarif dilanjutkan melalui mekanisme legislatif dengan tetap memperhatikan pembagian kewenangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat tersebut turut dihadiri pimpinan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Sudandri, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tengku Arifin, serta sejumlah pejabat terkait.

Melalui pembahasan tersebut, Pemkab Kepulauan Meranti berharap kebijakan tarif angkutan laut dapat menghasilkan keputusan yang adil, menjaga keberlangsungan pelayanan transportasi, sekaligus melindungi kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa. [rr/mgi]