SELATPANJANG--Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, mendorong agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi momentum percepatan pembenahan infrastruktur dasar di daerah, terutama penyediaan listrik, air bersih, sanitasi, serta akses transportasi.

Menurutnya, keberhasilan program prioritas pemerintah pusat tersebut tidak hanya bergantung pada penyediaan makanan bergizi bagi penerima manfaat, tetapi juga membutuhkan dukungan infrastruktur dan sistem distribusi pangan yang memadai.

Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Kerja Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Kepulauan Meranti di Ruang Rapat Melati, Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin (9/11/2026).

Dalam rapat tersebut, dibahas tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengenai penguatan peran pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan program MBG. Pembahasan mencakup pengawasan, inspeksi kelayakan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta evaluasi pelaksanaan program di daerah.

Muzamil menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mendukung penuh pelaksanaan MBG. Namun, implementasinya perlu memperhatikan karakteristik geografis daerah kepulauan yang memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan distribusi bahan pangan.

“Program Makan Bergizi Gratis ini bukan hanya tentang makanannya saja. Kita berharap melalui program ini, persoalan-persoalan mendasar di Kabupaten Kepulauan Meranti, seperti listrik, air bersih, infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, sanitasi hingga jaringan telekomunikasi, juga dapat menjadi perhatian dan ikut diselesaikan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kondisi geografis Kepulauan Meranti menyebabkan rantai pasok bahan pangan relatif panjang. Situasi tersebut berdampak terhadap meningkatnya biaya operasional dan berpotensi menurunkan kualitas bahan pangan sebelum sampai kepada penerima manfaat.

Salah satu contohnya adalah distribusi telur dari luar daerah yang membutuhkan waktu lebih lama untuk tiba di Kepulauan Meranti. Karena itu, Muzamil mendorong optimalisasi sektor pertanian dan perikanan sebagai sumber pasokan pangan lokal.

“Kalau rantai pasok semakin panjang, biayanya semakin tinggi dan kualitas bahan pangan juga berpotensi menurun. Karena itu, sektor pertanian dan perikanan harus ikut mengambil peran. Kita ingin kebutuhan program ini secara bertahap dapat dipenuhi dari potensi daerah sendiri,” jelasnya.

Selain memperkuat ketersediaan pangan lokal, Muzamil meminta seluruh perangkat daerah, camat hingga pemerintah desa berperan aktif dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan MBG.

Pengawasan tersebut harus mencakup kualitas makanan, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta kelayakan operasional dapur SPPG. Ia juga mengingatkan agar inspeksi dilakukan secara profesional dan humanis dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

“Jangan sampai kita mencari-cari kesalahan, tetapi jangan pula membenarkan sesuatu yang memang tidak baik. Lakukan pengawasan secara humanis, berikan teguran dan kesempatan untuk memperbaiki. Namun, apabila memang tidak bisa memenuhi ketentuan, tentu harus ada tindak lanjut sesuai aturan,” tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti, Suryani, menjelaskan bahwa tindak lanjut surat edaran tersebut akan dilakukan melalui inspeksi kelayakan operasional SPPG menggunakan instrumen pemeriksaan yang mencakup 14 indikator penilaian.

Indikator tersebut meliputi legalitas dokumen, keberadaan kepala SPPG, kompetensi juru masak, ketersediaan sumber air, peralatan penyimpanan bahan pangan seperti chiller dan freezer, fasilitas sanitasi, hingga sistem pengawasan melalui kamera CCTV.

Ia mengungkapkan, dari 23 SPPG yang saat ini aktif di Kabupaten Kepulauan Meranti, sebanyak 22 SPPG telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sementara satu SPPG lainnya masih dalam proses pengurusan seiring dengan pelaksanaan relokasi.

Suryani juga memaparkan sejumlah tantangan operasional yang masih dihadapi SPPG, terutama terkait kualitas sumber air dan pasokan listrik. Kualitas air yang belum memadai menyebabkan kebutuhan air untuk pengolahan bahan pangan dan operasional dapur menjadi lebih besar.

Di sisi lain, pemadaman listrik berpotensi mengganggu penyimpanan bahan pangan dalam chiller dan freezer sehingga memerlukan perhatian khusus untuk menjaga keamanan dan kualitas makanan.

Persoalan sanitasi dan pengelolaan limbah juga menjadi perhatian, termasuk upaya mengurangi penggunaan sampah plastik dari kemasan makanan. Selain itu, setiap makanan yang didistribusikan kepada penerima manfaat wajib dilengkapi label batas maksimal waktu konsumsi guna menjaga keamanan pangan.

Melalui inspeksi tersebut, pihaknya berharap kondisi masing-masing SPPG dapat teridentifikasi secara objektif sehingga rekomendasi perbaikan yang diberikan sesuai dengan tingkat kelayakan operasional setiap dapur.

Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, para asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, camat se-Kabupaten Kepulauan Meranti, serta jajaran anggota Satgas MBG. [rr/mgi]