Goblok

Kata itu meluncur begitu saja. Kasar, mengejutkan, dan datang dari ruang paling tinggi di negara ini: mulut seorang Presiden. Ditujukan kepada para pakar—mereka yang menghabiskan umurnya untuk meriset ekonomi, hukum, atau kesehatan—kata tersebut bukan lagi sekadar umpatan biasa. Di dalam sebuah negara yang mengaku demokratis, ucapan seperti ini adalah tanda bahaya. Ia menunjukkan bahwa ruang diskusi kita sedang mengalami pergeseran yang mencemaskan, di mana makian mulai menggantikan argumen.

Secara politik, menyerang para ahli sebenarnya adalah trik lama untuk menarik simpati. Pemimpin yang memakai cara ini biasanya ingin terlihat seperti pembela "rakyat kecil" yang sedang melawan "kelompok elite pintar" yang dianggap sok tahu di menara gading. Dengan merendahkan para ahli, sang pemimpin mencoba membangun kesan bahwa dirinya lebih paham realitas lapangan. Gaya bicara yang menyerang ini bahkan sering dipuji oleh para pendukungnya sebagai bentuk "kejujuran" dan keberanian.

Padahal, strategi politik jangka pendek seperti ini sangat mahal bayarannya bagi masyarakat. Dampak paling nyatanya adalah rusaknya mutu diskusi kita. Ketika seorang pemimpin merendahkan keahlian seseorang dengan makian, perdebatan di masyarakat tidak lagi fokus pada isi masalah. Diskusi tidak lagi menguji apakah datanya benar atau salah, melainkan berubah menjadi arena saling ejek dan serang pribadi. Akibatnya, masyarakat digiring untuk tidak lagi percaya pada ilmu pengetahuan. Kita terjebak dalam situasi di mana perasaan, sentimen, dan omongan yang viral dianggap lebih benar daripada fakta ilmiah yang nyata.

Lebih jauh lagi, sikap anti-ahli ini bisa membuat kebijakan pemerintah menjadi berantakan. Pakar dan lembaga riset independen adalah pihak yang bertugas mengingatkan pemerintah jika ada kebijakan yang keliru. Jika suara mereka dibalas dengan hinaan, akan muncul rasa takut untuk berbicara jujur. Para ahli mungkin memilih diam karena malas berurusan dengan serangan makian di media sosial atau tekanan lainnya. Jika semua orang pintar memilih diam, pemerintah hanya akan dikelilingi oleh orang-orang yang gemar mencari muka. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan bisa cacat dan justru merugikan masyarakat luas.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah soal contoh dan etika. Seorang Presiden adalah cerminan dari etika bangsa. Ketika pemimpin negara terbiasa menggunakan kata-kata kasar untuk merespons perbedaan pendapat, masyarakat akan menganggap hal itu sebagai sesuatu yang wajar. Standar sopan santun kita sebagai bangsa akan merosot. Kita akan terbiasa menyelesaikan perbedaan argumen dengan cara saling memaki, bukan dengan saling berdiskusi secara sehat.

Tentu saja, para pakar bukanlah manusia yang selalu benar. Mereka juga bisa keliru atau memiliki sudut pandang yang salah. Karena itu, mengkritik pakar sangat boleh dilakukan di negara demokrasi. Namun, kritik itu harus disampaikan dengan cara yang benar: lawan data dengan data, balas argumen dengan argumen, bukan dengan makian yang merendahkan martabat. Ketika kekuasaan memilih jalur hinaan untuk membungkam kritik ilmiah, hal itu sebenarnya menunjukkan bahwa pemerintah sedang kehabisan argumen yang logis.

Budaya luhur Melayu sejak zaman dahulu telah mengingatkan kita tentang betapa ruginya manusia yang tidak mampu menjaga lidahnya. Ada sebuah frasa Melayu klasik yang berbunyi: "Sebab lisan, badan binasa; sebab perkataan, martabat runtuh." Ungkapan ini menjadi cermin bagi siapa saja yang memegang kekuasaan. Kekuasaan yang tidak dibarengi dengan kemampuan menjaga lisan tidak hanya akan merusak reputasi sang pemimpin itu sendiri, tetapi juga bisa menghancurkan tatanan sosial masyarakat yang dipimpinnya. Demokrasi yang sehat tetap butuh pemimpin yang punya kerendahan hati untuk mendengarkan kebenaran, demi kebaikan seluruh rakyatnya. [naz]