Portal Berita Online

KEPULAUANMERANTI--Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H Asmar, menghadiri Rapat Paripurna ke-10 Masa Sidang I Tahun 2026 DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti di Balai Sidang Paripurna DPRD, Jumat (20/11/2026).
Rapat paripurna tersebut membahas dua agenda penting, yakni penyampaian jawaban kepala daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027 serta laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terkait persetujuan dan pengesahan Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Dalam penyampaian jawabannya, Bupati Asmar menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan, saran, dan pandangan fraksi-fraksi DPRD. Menurutnya, masukan tersebut menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan perencanaan dan penganggaran APBD Tahun 2027.
Terkait RAPBD 2027, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memaparkan sejumlah kebijakan prioritas, mulai dari pengelolaan anggaran, optimalisasi pendapatan daerah, pembangunan infrastruktur hingga peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat.
Dari sisi belanja, total anggaran daerah direncanakan sebesar Rp1,068 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp874,78 miliar dan belanja modal sebesar Rp92,92 miliar atau sekitar 8,70 persen. Pemerintah daerah berkomitmen menerapkan efisiensi belanja secara selektif dan berbasis kinerja tanpa mengurangi kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.
Sementara itu, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp1,065 triliun. Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp185,53 miliar atau 17,41 persen, sedangkan pendapatan transfer mencapai Rp879,87 miliar atau 82,59 persen.
Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah yang ditargetkan sebesar Rp25,61 miliar, Pemkab Kepulauan Meranti akan memperluas digitalisasi pembayaran melalui QRIS dan layanan PBB-P2 daring. Selain itu, pemerintah daerah juga akan memasang alat perekam transaksi (tapping box) serta menggandeng Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam penagihan piutang pajak, khususnya terhadap wajib pajak berskala besar.
Upaya optimalisasi tersebut tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Adapun defisit anggaran sebesar Rp2,6 miliar direncanakan akan ditutupi melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Di bidang infrastruktur, pemerintah daerah memprioritaskan perbaikan jalan poros dan rehabilitasi pelabuhan bongkar muat, di antaranya di Semulut, Mekong, dan Tanjung Samak. Selain itu, pemerintah daerah juga mengusulkan penanganan abrasi pantai kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Pada sektor kelistrikan, Pemkab Kepulauan Meranti terus berkoordinasi dengan PT PLN untuk memperluas akses listrik bagi 2.767 rumah tangga atau sekitar 5,9 persen masyarakat yang belum menikmati layanan listrik. Langkah tersebut dilakukan melalui program Listrik Desa (LISDES) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), sekaligus mendukung pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV.
Di sektor pendidikan, alokasi anggaran telah mencapai 33,22 persen. Pemerintah daerah juga akan melakukan evaluasi terhadap pemerataan distribusi tenaga pendidik serta mengkaji kemungkinan pemberian beasiswa penuh bagi masyarakat.
Sementara di bidang kesehatan, pemerintah daerah akan mengevaluasi pemerataan distribusi tenaga medis, mengkaji penyediaan layanan donor darah di tingkat kecamatan, serta meningkatkan transparansi tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD dan puskesmas.
Dalam upaya mitigasi bencana, pemerintah mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp1 miliar. Pemerintah daerah juga merencanakan pembangunan sekat kanal di wilayah rawan kebakaran lahan gambut, khususnya Kecamatan Rangsang, Rangsang Pesisir, dan Merbau, dengan dukungan dana Bantuan Presiden.
Terkait penataan aparatur sipil negara, proporsi belanja pegawai dalam RAPBD 2027 tercatat sebesar 35,78 persen. Pemerintah daerah juga akan menyesuaikan pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai ketentuan pemerintah pusat, sekaligus menyusun usulan kebutuhan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2027 berdasarkan kebutuhan organisasi dan kemampuan keuangan daerah.
Pada agenda kedua, Bupati Asmar menyambut baik persetujuan dan pengesahan Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi Perda.
Menurutnya, regulasi yang telah melalui proses pembahasan sejak 2024 tersebut menjadi tonggak penting dalam memberikan kepastian hukum bagi upaya pelestarian, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kekayaan budaya serta kearifan lokal di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Hal tersebut juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
“Pengesahan Peraturan Daerah ini bukanlah garis akhir, melainkan titik awal dari kerja bersama yang lebih nyata,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui perangkat daerah terkait akan segera menindaklanjuti Perda tersebut dengan menyusun aturan pelaksana, melakukan pendataan objek pemajuan kebudayaan, memperkuat peran sanggar dan komunitas budaya, serta mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam sektor pendidikan dan pariwisata daerah.
Dengan disahkannya Perda tersebut, diharapkan upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah dapat berjalan lebih terarah, terencana, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat Kepulauan Meranti.[rr/mgi]