Portal Berita Online

SIAK--Bupati Siak, Afni Zulkifli, menghentikan sementara seluruh aktivitas dan kesepakatan pengelolaan lahan seluas 317 hektare di Kampung Teluk Lanus, Kecamatan Sungai Apit. Kebijakan tersebut diberlakukan melalui mekanisme status quo hingga proses inventarisasi, verifikasi, dan validasi terhadap seluruh klaim penguasaan lahan selesai dilakukan.
Keputusan itu diambil dalam rapat fasilitasi penyelesaian konflik antara Kelompok Tani Hutan Maju Jaya dan Kelompok Tani Pandan Jaya yang dipimpin langsung Afni di Ruang Rapat Zamrud, Kompleks Rumah Rakyat, Jumat (20/11/2026).
Afni yang juga menjabat Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Siak menegaskan, tidak boleh ada aktivitas maupun kesepakatan baru dengan pihak mana pun di atas lahan yang masih dalam sengketa sebelum status penguasaannya memperoleh kejelasan.
"Untuk sementara, semuanya kita hentikan. Tidak boleh ada aktivitas, tidak boleh ada kesepakatan baru dengan pihak mana pun. Kita berlakukan status quo sampai seluruh proses inventarisasi, verifikasi, dan validasi selesai. Jangan sampai persoalan ini semakin melebar dan masyarakat kembali dirugikan," tegas Afni.
Ia mengatakan, penyelesaian konflik lahan harus mengedepankan data, fakta lapangan, serta ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah daerah tidak ingin mengambil keputusan hanya berdasarkan klaim sepihak tanpa melalui pemeriksaan secara menyeluruh.
"Kita ingin persoalan ini diselesaikan secara adil. Semua pihak harus diberi kesempatan menyampaikan bukti dan dasar penguasaannya. Pemerintah tidak boleh terburu-buru mengambil keputusan sebelum semuanya terang," ujarnya.
Konflik lahan seluas 317 hektare tersebut dipicu oleh tumpang tindih klaim penguasaan dan pengelolaan lahan yang turut melibatkan pihak perusahaan.
Dalam kesepakatan rapat, lahan tersebut dinyatakan sebagai tanah negara yang penguasaan dan peruntukannya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
Selanjutnya, Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Hak Hutan dan Tanah Kabupaten Siak (TFPK) akan melakukan inventarisasi, verifikasi, dan validasi terhadap seluruh bentuk penguasaan tanah di lokasi tersebut.
Salah satu aktivitas yang dihentikan sementara adalah kegiatan lapangan berdasarkan perjanjian antara Kelompok Tani Pandan Jaya dan PT Nusa Prima Manunggal (NPM). Aktivitas tersebut baru dapat dilanjutkan setelah proses pemeriksaan selesai dan hasilnya dibahas bersama masyarakat Kampung Teluk Lanus melalui GTRA Kabupaten Siak.
Penghentian sementara juga berlaku terhadap seluruh bentuk kesepakatan dengan pihak mana pun terkait wilayah Kampung Teluk Lanus hingga GTRA menetapkan keputusan lebih lanjut.
Rapat berlangsung cukup alot karena adanya perbedaan pandangan mengenai hak dan penguasaan lahan di antara kelompok masyarakat yang terlibat. Meski demikian, pembahasan yang dipimpin langsung oleh Afni akhirnya menghasilkan empat poin kesepakatan.
Seluruh kesepakatan tersebut dituangkan dalam dokumen tertulis dan ditandatangani oleh para pihak yang hadir.
Afni meminta seluruh pihak menghormati keputusan bersama dan tidak melakukan tindakan sepihak yang berpotensi memperkeruh situasi.
"Kita minta semua pihak menghormati kesepakatan ini. Jangan ada yang bergerak sendiri-sendiri atau melakukan tindakan yang justru memperkeruh keadaan. Beri kesempatan tim bekerja, supaya penyelesaiannya memiliki dasar hukum yang jelas," katanya.
Lebih lanjut, Afni menyampaikan bahwa penyelesaian menyeluruh konflik tersebut harus berorientasi pada kepentingan masyarakat Kampung Teluk Lanus.
"Penyelesaian paripurnanya adalah seluruh KK yang ada di Teluk Lanus, wajib dimasukkan ke dalam satu wadah kelompok bersama. Sehingga apa pun ke depannya, rakyat Teluk Lanus akan sejahtera dari kekayaan yang ada di sekitar mereka," tegasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Siak Martin, Wakil Ketua II DPRD Siak Laiskar Jaya, Kepala Bagian Administrasi Kewilayahan dan Fasilitasi Pertanahan Setda Siak Asrafli, Camat Sungai Apit, Penghulu Kampung Teluk Lanus, perwakilan kedua kelompok tani, serta pihak PT Nusa Prima Manunggal.
Dengan diberlakukannya status quo, penyelesaian konflik lahan seluas 317 hektare di Kampung Teluk Lanus kini memasuki tahap pemeriksaan administratif dan faktual. Hasil inventarisasi dan verifikasi nantinya menjadi dasar bagi GTRA Kabupaten Siak dalam menentukan langkah penyelesaian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Siak menegaskan bahwa kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan penyelesaian konflik secara adil menjadi prinsip utama dalam penanganan persoalan tersebut.[rr/mcr]