Imigrasi dan Pemkab Meranti Sepakat Hadirkan Layanan Paspor di Rangsang dan Merbau


Sabtu, 21-11-2026


Imigrasi dan Pemkab Meranti Sepakat Hadirkan Layanan Paspor di Rangsang dan Merbau

KEPULAUANMERANTI--Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang sepakat memperluas akses pelayanan keimigrasian bagi masyarakat di wilayah kepulauan dan perbatasan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Ruang Rapat Melati, Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Jumat (20/11/2026).


Kesepakatan tersebut ditandatangani Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H Asmar, bersama Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang, Dendi Surya Agung Nugraha, SE MSi. Kegiatan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli bupati, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala bagian, serta camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.


Salah satu bentuk implementasi kerja sama tersebut adalah program Pelita Limau (Layanan Imigrasi Masuk Pulau). Program ini merupakan layanan keimigrasian dengan pola jemput bola guna memudahkan masyarakat mengurus paspor tanpa harus datang langsung ke Selatpanjang.


Pada tahap awal, Kecamatan Rangsang dan Kecamatan Merbau ditetapkan sebagai wilayah percontohan pelaksanaan program tersebut.


Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang, Dendi Surya Agung Nugraha, mengatakan program Pelita Limau merupakan bentuk komitmen Imigrasi dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kepulauan Meranti.


Menurutnya, Tanjung Samak, Kecamatan Rangsang, memiliki posisi strategis untuk pengembangan pelayanan keimigrasian karena letak geografisnya yang berhadapan dengan Selat Malaka dan berdekatan dengan Semenanjung Malaysia.


“Melalui Pelita Limau, kami ingin menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat. Untuk tahap awal, Kecamatan Rangsang dan Merbau menjadi proyek percontohan, dengan harapan layanan ini dapat terus dikembangkan,” ujarnya.


Ia menjelaskan, rencana pembukaan layanan paspor di Tanjung Samak juga menjadi bagian dari persiapan dukungan keimigrasian terhadap rencana jalur pelayaran lintas negara atau SBT yang diharapkan dapat menghubungkan Kepulauan Meranti dengan Malaysia.


Apabila rencana tersebut memperoleh persetujuan, Tanjung Samak berpotensi menjadi salah satu titik pemeriksaan lalu lintas orang dan barang. Oleh karena itu, pihak Imigrasi berharap pelayanan keimigrasian di kawasan tersebut dapat dikembangkan secara permanen melalui pembentukan Unit Layanan Paspor (ULP) pada masa mendatang.


Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H Asmar, mengapresiasi komitmen Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang dalam memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat.


Ia menyampaikan bahwa kondisi geografis Kepulauan Meranti yang terdiri atas gugusan pulau dengan aksesibilitas beragam membutuhkan pola pelayanan publik yang fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.


“Pelayanan publik di daerah kepulauan tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan daerah yang memiliki akses darat dan konektivitas lebih mudah. Pelayanan harus mampu menyesuaikan dengan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat,” tegas Asmar.


Menurutnya, program Pelita Limau menjadi langkah strategis untuk mengatasi kendala jarak, biaya, waktu, dan tenaga yang selama ini dihadapi masyarakat dalam mengurus dokumen keimigrasian. Ia berharap program tersebut dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat Rangsang dan Merbau, serta secara bertahap diperluas ke kecamatan lainnya.


Asmar juga menegaskan bahwa ruang lingkup kerja sama tersebut tidak hanya terbatas pada pelayanan paspor, tetapi mencakup edukasi, pengawasan keimigrasian, dan perlindungan masyarakat.


Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ketentuan perjalanan lintas negara sekaligus mencegah keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta berbagai tindak pidana lainnya.


Untuk memastikan kerja sama berjalan optimal, Asmar meminta seluruh perangkat daerah dan pemerintah kecamatan terkait segera menindaklanjuti kesepakatan melalui koordinasi, sosialisasi, serta dukungan operasional sesuai kewenangan masing-masing.


“Setiap program kerja sama pemerintah harus benar-benar memberikan dampak nyata, bukan sekadar menghasilkan dokumen administrasi,” tegasnya.


Melalui kerja sama tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap masyarakat semakin mudah mengakses pelayanan keimigrasian. Selain meningkatkan kualitas pelayanan publik, kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat kehadiran negara di wilayah kepulauan dan perbatasan sekaligus mendukung pengembangan konektivitas lintas negara pada masa mendatang.[rr/mgi]

Penulis Riau Raya
Editor Lukman Hakim
  • BERITA TERKAIT

  • TAG TERKAIT