SIAK--Bupati Siak Dr Afni Zulkifli MSi, menjawab tiga pertanyaan Presiden Prabowo Subianto terkait upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Afni menyebut pencegahan karhutla harus dimulai dari penguatan pengelolaan gambut, pemantauan tinggi muka air tanah (TMA), hingga penyelesaian persoalan lahan di tingkat kampung.

“Anak saya juga korban karhutla, terkena asma akut dampak asap secara berulang. Ini adalah bencana akibat perbuatan manusia dan seharusnya bisa dicegah,” ungkap Afni, Sabtu (3/10/2026).

Menjawab pertanyaan pertama, apakah kawasan hutan bisa bebas dari karhutla, Afni mengatakan hal tersebut bisa diwujudkan dengan menyelesaikan persoalan di bagian hulu. Kebijakan pemerintah, menurutnya, juga harus diterjemahkan menjadi kerja nyata hingga tingkat kampung.

“Kami rakyat Siak ingin langit biru, dan itu sangat bisa diwujudkan jika masalah hulunya diselesaikan,” ujarnya.

Untuk pertanyaan kedua, apakah gambut di kawasan hutan bisa tidak terbakar, Afni menjawab bisa dengan memastikan gambut tetap basah. Salah satu caranya dengan memperbanyak alat pemantau TMA.

Ia menyebut satu alat memiliki radius pemantauan sekitar 25 kilometer. Dengan luas kawasan hutan Siak sekitar 400 ribu hektare, dibutuhkan sekitar 167 hingga 169 titik pemantauan.

Menurut Afni, pemantauan TMA dapat dilakukan secara digital. Jika permukaan air berada di bawah ambang aman, sistem memberikan peringatan sehingga pemerintah dapat segera melakukan tindakan, termasuk penyekatan kanal.

“Lebih murah mencegah dengan cara memastikan gambut tetap basah,” tegasnya.

Afni juga meminta pengelolaan gambut dilakukan berdasarkan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), bukan hanya berdasarkan jumlah titik panas (hotspot). Pengelolaan harus dimulai sejak musim hujan agar gambut tetap terjaga saat musim kemarau.

Terkait rencana pembangunan sumur di lokasi rawan karhutla, Afni menilai kebijakan tersebut perlu dikaji agar anggaran efektif. Menurutnya, air relatif mudah ditemukan di bawah lahan gambut.

Sebagai alternatif, ia mengusulkan setiap kecamatan memiliki ahli water management yang memberikan rekomendasi sebelum masyarakat membuka lahan gambut.

“Kalau perlu ada satu ahli water management di satu kecamatan. Siapa pun yang mau buka lahan di lahan gambut harus mendapat rekomendasi ahli water management,” ucapnya.

Afni berharap gagasan tersebut menjadi masukan bagi pemerintah pusat dalam memperkuat pencegahan karhutla.

“Mencegah lebih murah dan lebih baik daripada memadamkan,” ujarnya. [rr/mcr]