MERANTI--Gangguan listrik yang berulang di sejumlah wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Meranti bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) meminta PLN segera mengambil langkah konkret.

Pemkab Meranti memanggil manajemen PLN untuk meminta penjelasan sekaligus memastikan penanganan terhadap persoalan kelistrikan yang dinilai telah mengganggu aktivitas masyarakat.

Pertemuan digelar di Aula Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti, Selasa (15/9/2026). Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian antara lain Merbau, Tasik Putri Puyu, Rangsang, Tanjung Samak, hingga Selatpanjang.

Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H Asmar mengatakan listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan aktivitas sehari-hari.

“Belakangan ini sering terjadi pemadaman listrik dengan berbagai penyebab. Kondisi tersebut terjadi di Merbau, Tasik Putri Puyu, Tanjung Samak, bahkan Selatpanjang sebagai ibu kota kabupaten,” kata Asmar.

Ia meminta PLN memberikan penjelasan secara menyeluruh serta memastikan pasokan listrik di seluruh wilayah Meranti dapat berjalan aman dan andal.

“Kita ingin mendapatkan penjelasan yang utuh dari PLN. Bukan solusi lagi yang kita cari, tetapi bagaimana caranya di ibu kota kabupaten dan kecamatan, listriknya hidup dan aman,” tegasnya.

Menurut Asmar, gangguan listrik juga dapat berdampak terhadap penanganan kondisi darurat. Ia mencontohkan saat terjadi kebakaran di Tanjung Samak, komunikasi untuk menyampaikan informasi mengenai titik api kepada Kapolda Riau turut terkendala akibat listrik padam.

“Ini salah satunya. Kalau terjadi demonstrasi, tentu akan menyulitkan aparat karena massa bisa ramai. Karena itu sebelum terjadi, saya berharap PLN memberikan jalan terbaik dan tindakan nyata,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kepulauan Meranti H Khalid Ali mengatakan pertemuan tersebut digelar untuk mendapatkan keputusan konkret dari PLN terkait penanganan persoalan kelistrikan.

“Kami sengaja mengundang pihak PLN dan para kontraktor yang menangani pengadaan genset maupun jaringan. Kami ingin mencari keputusan, bukan sekadar solusi lagi, bagaimana dalam waktu sesingkat-singkatnya listrik di Kabupaten Kepulauan Meranti tidak lagi mengalami kendala,” tegas Khalid.

Menurutnya, pemadaman yang berulang telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Ia khawatir kondisi tersebut berkembang menjadi aksi demonstrasi apabila tidak segera mendapatkan kepastian penanganan.

“Kami tidak mengundang tokoh masyarakat maupun masyarakat dalam pertemuan ini karena kami ingin Forkopimda bersama PLN mencari jalan keluar dan mengambil keputusan yang konkret sebelum masyarakat bergerak,” ujarnya.

Khalid meminta PLN memberikan kepastian penanganan, termasuk penambahan mesin pembangkit untuk mengatasi kekurangan daya di sejumlah wilayah.

Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Dumai, Ahmad Meidiansyah, menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah daerah dan masyarakat Meranti atas gangguan listrik yang terjadi.

Ia menjelaskan, keandalan sistem kelistrikan Meranti dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari jaringan, pembangkitan, hingga operator di lapangan.

Dari sisi jaringan, Ahmad menyebut gangguan pada penyulang selama Juli hingga Agustus telah turun sekitar 50 persen.

PLN juga melakukan penanganan terhadap pepohonan di sekitar jalur jaringan listrik atau Right of Way (ROW), terutama pada jalur yang memasok fasilitas vital seperti rumah sakit, Polres, Kodim, dan DPRD.

Namun, persoalan kelistrikan Meranti juga berkaitan dengan kapasitas pembangkitan.

Untuk mengatasinya, PLN menyatakan izin prinsip penyewaan mesin pembangkit berkapasitas 2 megawatt (MW) di PLTD Lemang telah diterbitkan. Proses pengadaan selanjutnya dilakukan oleh operator.

Selain mesin 2 MW, PLN akan mendatangkan dua mesin tambahan berkapasitas masing-masing 400 kilowatt (kW) dan 250 kW.

Perwakilan operator menjelaskan, kedua mesin tersebut telah diberangkatkan dari Pekanbaru dan ditargetkan tiba di Lemang pada 19 September 2026. Keduanya ditargetkan langsung beroperasi untuk membantu mengurangi defisit daya.

Selanjutnya, pada 24 September 2026, PLN dijadwalkan mendatangkan mesin baru berkapasitas 500 kW jenis Komatsu.

Sementara itu, mesin sewa berkapasitas 2 MW ditargetkan tiba di Lemang pada 19 Oktober 2026.

Setelah mesin 2 MW beroperasi, PLN berencana meredistribusi dua mesin yang saat ini berada di Lemang untuk memperkuat pasokan listrik di wilayah lain.

“Satu unit untuk Tanjung Samak dan satu unit untuk Melibur,” jelas perwakilan operator.

Selain itu, dua unit genset sebelumnya telah dikirim ke Melibur, wilayah Merbau, dan disebut sudah mulai beroperasi.

Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti Antoni Shidarta mengatakan berbagai persoalan yang dibahas dalam pertemuan tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang selama ini dihimpun pihak legislatif.

“Kami berharap koordinasi antara Forkopimda dan pihak PLN dapat terjalin dengan baik dalam menyelesaikan persoalan kelistrikan yang terjadi di Meranti,” ujarnya.

Pabung Kodim Bengkalis dan Danposal Selatpanjang juga berharap kesepakatan yang telah dibuat bersama PLN segera direalisasikan.

“Yang terpenting apa yang sudah menjadi kesepakatan ini segera dilaksanakan, sehingga persoalan kelistrikan tidak berkembang dan menimbulkan permasalahan yang lebih luas di tengah masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kapolres Kepulauan Meranti yang diwakili Kasat Intelkam mengungkapkan persoalan listrik di Meranti hingga kini belum menemukan solusi konkret yang bersifat permanen.

Menurutnya, kondisi tersebut bahkan pernah memicu aksi spontan masyarakat dengan mendatangi Kantor PLN Selatpanjang.

“Pelayanan listrik ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, kami berharap pelayanan kelistrikan di Meranti benar-benar dapat berjalan dengan baik dan permasalahan yang selama ini terjadi segera mendapatkan solusi permanen,” ujarnya.

Pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan berita acara dan kesepakatan bersama. PLN menyatakan kesanggupan menindaklanjuti berbagai persoalan dan masukan yang disampaikan Pemkab Meranti dan Forkopimda.

Salah satu kesepakatan tersebut adalah penambahan daya pada sejumlah pembangkit melalui pengadaan mesin baru maupun mesin yang dinilai layak di Lemang, Teluk Belitung, Tanjung Samak, dan Teluk Buntal.

Manajer UP3 Dumai menyatakan hasil kesepakatan akan diteruskan kepada General Manager PLN untuk segera ditindaklanjuti.

Pemkab Meranti dan Forkopimda berharap penambahan serta redistribusi mesin pembangkit segera direalisasikan sehingga keandalan pasokan listrik di seluruh wilayah Meranti meningkat dan gangguan yang selama ini meresahkan masyarakat dapat teratasi.[rr/mgi]