Pemkab Meranti Matangkan Persiapan MPP, Peresmian Dijadwalkan 4 Desember 2026


Rabu, 18-11-2026


Pemkab Meranti Matangkan Persiapan MPP, Peresmian Dijadwalkan 4 Desember 2026

SELATPANJANG--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti terus mematangkan persiapan Mal Pelayanan Publik (MPP) menjelang peresmian yang dijadwalkan pada 4 Desember 2026. Sejumlah aspek menjadi perhatian, mulai dari penyelesaian fasilitas gedung, kesiapan petugas, hingga kelengkapan standar pelayanan setiap instansi.


Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Meranti, H Sudandri Jauzah SH, mewakili Bupati AKBP (Purn) H Asmar, di Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kepulauan Meranti, Selasa (17/11/2026).


Rapat turut dihadiri Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kepulauan Meranti, Susanti SH MSi, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi yang akan bergabung dalam penyelenggaraan MPP.


Dalam rapat tersebut dijelaskan bahwa jadwal peresmian MPP yang sebelumnya direncanakan pada 24 November 2026 mengalami perubahan berdasarkan informasi dari kementerian. Peresmian kini dijadwalkan pada 4 Desember 2026 dan akan dilaksanakan secara daring atau virtual.


Kepala DPMPTSP Kepulauan Meranti, Susanti, mengatakan perubahan jadwal tersebut memberikan tambahan waktu bagi pemerintah daerah untuk menyempurnakan berbagai persiapan, terutama kondisi fisik gedung dan fasilitas pendukung pelayanan.


Menurutnya, dari sisi administrasi, persiapan pembentukan MPP pada prinsipnya telah lengkap. Namun, masih terdapat beberapa bagian bangunan dan sarana prasarana yang perlu dibenahi sebelum pelayanan mulai dioperasikan.


"Alhamdulillah, secara administrasi persiapan kita sudah lengkap. Namun, untuk kondisi gedung masih ada beberapa bagian yang perlu disempurnakan. Dengan tambahan waktu ini, kita berupaya semaksimal mungkin agar seluruh persiapan dapat diselesaikan sesuai harapan," jelasnya.


Susanti menambahkan, pada pelaksanaan peresmian 4 Desember mendatang, perwakilan DPMPTSP bersama Bupati Kepulauan Meranti akan mengikuti kegiatan di Jakarta bersama pihak kementerian. Sementara di daerah, kegiatan akan diikuti Sekda bersama seluruh instansi yang tergabung dalam MPP.


Adapun kegiatan syukuran dan peresmian secara langsung di Kabupaten Kepulauan Meranti direncanakan berlangsung pada 19 Desember 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Jadi ke-18 Kabupaten Kepulauan Meranti.


Sementara itu, Sekda H Sudandri Jauzah menegaskan bahwa pembentukan MPP bukan sekadar memenuhi agenda peresmian pemerintah pusat. Lebih dari itu, kehadirannya harus mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, transparan, terintegrasi, dan berkualitas bagi masyarakat.


Ia mengapresiasi seluruh instansi yang telah berkolaborasi dalam mempersiapkan pembentukan MPP. Menurutnya, keberhasilan pusat pelayanan terpadu tersebut sangat bergantung pada komitmen dan keseriusan seluruh organisasi penyelenggara.


"Saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama kita selama ini. Saya juga berharap melalui forum MPP ini, sinergi dan kolaborasi yang telah terbangun dapat terus berjalan dan berlanjut sebagaimana mestinya," ujarnya.


Sudandri meminta seluruh instansi yang akan bergabung memastikan kesiapan masing-masing sebelum MPP diresmikan. Kesiapan tersebut mencakup jenis layanan yang akan diberikan, ketersediaan petugas, jadwal pelayanan, hingga mekanisme penunjukan petugas pengganti apabila petugas utama berhalangan hadir.


Selain sumber daya manusia, kelengkapan sarana dan prasarana juga menjadi perhatian. Setiap instansi diminta memastikan ketersediaan loket pelayanan, perangkat komputer, jaringan internet, sistem antrean, serta informasi layanan yang mudah dipahami masyarakat.


"Kita harus memastikan kesiapan petugas, sarana prasarana, loket, komputer, internet, sistem antrean, serta informasi pelayanan. Semua itu harus dipersiapkan dengan baik agar masyarakat benar-benar mendapatkan kemudahan ketika mengakses layanan," tegasnya.


Ia juga meminta setiap instansi memperjelas standar pelayanan yang akan diterapkan, mulai dari persyaratan administrasi, prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya layanan, hingga transparansi informasi kepada masyarakat.


Menurutnya, kepastian standar pelayanan sangat penting agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas ketika mengurus berbagai kebutuhan administrasi. Mekanisme pengelolaan pengaduan juga harus disiapkan sebagai bagian dari tanggung jawab penyelenggara pelayanan publik.


Dalam rapat tersebut, Sudandri meminta DPMPTSP memaparkan perkembangan persiapan MPP, termasuk fasilitas yang telah tersedia, kebutuhan yang belum terpenuhi, serta langkah penyelesaian yang harus segera dilakukan.


Seluruh instansi juga diminta menyampaikan laporan kesiapan masing-masing, meliputi jenis layanan, jumlah dan penempatan petugas, dukungan fasilitas, standar operasional, serta kendala yang berpotensi menghambat pelaksanaan pelayanan.


Untuk memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai rencana, pemerintah daerah juga mendorong pelaksanaan simulasi pelayanan sebelum MPP dioperasikan. Simulasi tersebut diperlukan untuk mengevaluasi kesiapan sistem, petugas, fasilitas, serta koordinasi antarinstansi.


Sudandri berharap seluruh pihak dapat bekerja sama mengatasi berbagai kekurangan yang masih ditemukan, terutama terkait kondisi gedung dan kelengkapan fasilitas pendukung.


Ia mengingatkan bahwa keberhasilan MPP tidak hanya diukur dari terlaksananya peresmian, tetapi juga dari konsistensi dan kualitas pelayanan setelah beroperasi.


"MPP hanya dapat berjalan optimal apabila seluruh organisasi penyelenggara memiliki semangat kolaborasi, saling bekerja sama, dan berkoordinasi secara aktif. Setelah diresmikan, pekerjaan kita tidak berhenti. Komitmen ini harus terus dijaga dan dievaluasi secara berkala demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," pungkasnya.


Melalui persiapan tersebut, Pemkab Kepulauan Meranti berharap kehadiran MPP dapat menjadi solusi bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintahan secara terpadu, efektif, dan efisien, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.[rr/mgi

Penulis Riau Raya
Editor Lukman Hakim
  • BERITA TERKAIT

  • TAG TERKAIT