Pemkab dan DPRD Meranti Sepakati KUA-PPAS 2027, Proyeksi APBD Capai Rp1,068 Triliun


Selasa, 17-11-2026


Pemkab dan DPRD Meranti Sepakati KUA-PPAS 2027, Proyeksi APBD Capai Rp1,068 Triliun

SELATPANJANG--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 dengan proyeksi anggaran mencapai Rp1,068 triliun.


Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan oleh Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H Asmar bersama pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna di Balai Sidang DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Senin (16/11/2026).


Rapat paripurna tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, staf ahli, para asisten, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.


Bupati Asmar mengatakan, kesepakatan KUA-PPAS merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Dokumen tersebut menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.


Menurutnya, penyusunan KUA-PPAS telah mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Meranti, serta prioritas pembangunan pemerintah provinsi dan pusat.


Asmar menyebutkan, terdapat tiga prioritas utama yang menjadi perhatian dalam kebijakan anggaran 2027.


Pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi sektor pertanian dan komoditas unggulan. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Ketiga, mengurangi kesenjangan sosial serta menanggulangi kemiskinan melalui penguatan jaring pengaman sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.


Ia menegaskan, seluruh program prioritas tersebut harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran.


Asmar juga mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah berkolaborasi dalam pembahasan KUA-PPAS. Menurutnya, berbagai masukan dan perbedaan pandangan selama pembahasan merupakan bagian dari proses demokrasi untuk menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak kepada masyarakat.


"Semua itu bermuara pada satu tujuan luhur, yakni memastikan bahwa setiap rupiah APBD Kepulauan Meranti digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat," demikian penegasan Bupati dalam sambutannya.


Setelah kesepakatan KUA-PPAS ditandatangani, tahapan selanjutnya adalah penyusunan RAPBD 2027. Bupati meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama seluruh kepala OPD segera menindaklanjuti hasil pembahasan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai pagu anggaran dan indikator kinerja yang telah disepakati.


Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kepulauan Meranti, Ardiansyah SH MSi, menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama TAPD.


Dalam penyampaian laporan rapat paripurna, ia memaparkan bahwa proyeksi struktur APBD murni Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2027 mencapai Rp1.068.013.121.980 atau sekitar Rp1,068 triliun.


Secara rinci, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1.065.413.121.980, yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp185.536.761.562 dan pendapatan transfer sebesar Rp879.876.360.418.


Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp1.068.013.121.980. Dengan komposisi tersebut, terdapat defisit anggaran sebesar Rp2,6 miliar.


Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah dengan nilai yang sama. Adapun pengeluaran pembiayaan diproyeksikan nihil, sehingga pembiayaan netto mencapai Rp2,6 miliar.


Ardiansyah menjelaskan, angka tersebut masih merupakan proyeksi dalam dokumen KUA-PPAS dan akan menjadi acuan dalam penyusunan serta pembahasan RAPBD sebelum ditetapkan menjadi APBD melalui mekanisme sesuai ketentuan perundang-undangan.


Melalui kesepakatan ini, Pemkab Kepulauan Meranti dan DPRD diharapkan terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.


Kesepakatan KUA-PPAS 2027 tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam menentukan arah pembangunan Kepulauan Meranti, dengan harapan program prioritas yang direncanakan dapat terlaksana secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.[rr/mgi]

Penulis Riau Raya
Editor Lukman Hakim
  • BERITA TERKAIT

  • TAG TERKAIT