MERANTI--Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti, H Khalid Ali SE, menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak perusahaan guna membahas rencana pembangunan Jembatan Suak Nipah di Kecamatan Merbau, Rabu (14/10/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut membahas sejumlah aspek penting, mulai dari perencanaan teknis, kebutuhan material, pembiayaan, hingga mekanisme pelaksanaan pembangunan jembatan yang diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat.

Dalam pertemuan itu, Khalid Ali menyampaikan bahwa pembangunan Jembatan Suak Nipah membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah dan pihak perusahaan, khususnya PT ITA dan PT RAPP.

Menurutnya, salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian awal adalah pembangunan fondasi jembatan, terutama terkait keberadaan pipa di lokasi pekerjaan. Karena itu, koordinasi dan kesepahaman antarpihak diperlukan agar tahapan pembangunan dapat direncanakan secara matang.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Sudandri SH, menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan mekanisme penganggaran serta ketentuan yang berlaku.

“Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disahkan, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan perencanaan serta mekanisme yang telah ditetapkan,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya kejelasan desain teknis dan perhitungan kebutuhan biaya sebagai dasar untuk menentukan pembagian peran serta tanggung jawab masing-masing pihak dalam pembangunan jembatan tersebut.

Dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), disampaikan bahwa pembangunan Jembatan Suak Nipah telah tercantum dalam program dinas tersebut. Meski demikian, pembahasan internal masih diperlukan untuk mematangkan perencanaan dan menentukan mekanisme pelaksanaan pada tahap berikutnya.

Perwakilan tim PT ITA, Fajri, turut menyampaikan pentingnya ketersediaan desain teknis jembatan sebagai acuan bagi perusahaan dalam menentukan jenis dan jumlah material yang perlu dipersiapkan.

Ia berharap Dinas PUPR dapat membantu menyiapkan desain atau gambar teknis jembatan sehingga seluruh pihak memiliki acuan yang jelas dalam mendukung proses pembangunan.

Selain desain, kedalaman sungai dan perencanaan fondasi tiang juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Kondisi sungai yang tidak memungkinkan kapal berukuran besar masuk ke lokasi menjadi salah satu tantangan teknis yang perlu diperhitungkan.

Oleh sebab itu, metode pelaksanaan pekerjaan perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan, termasuk mempertimbangkan alternatif pengerjaan yang memungkinkan apabila mobilisasi peralatan berukuran besar mengalami kendala.

Sementara itu, Dinas Perhubungan menyatakan kesiapan untuk membantu proses mobilisasi peralatan dan material yang dibutuhkan. Dukungan tersebut mencakup pengaturan akses masuk bagi peralatan serta barang yang akan digunakan selama proses pembangunan.

Berbagai masukan dari OPD dan pihak perusahaan dalam rapat tersebut menjadi bahan untuk menyusun langkah lanjutan. Koordinasi lebih lanjut diperlukan guna mematangkan aspek teknis, kebutuhan anggaran, ketersediaan material, serta pembagian tanggung jawab masing-masing pihak.

Menutup pembahasan, Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H Khalid Ali, berharap dukungan anggaran APBD yang tersedia dapat menunjang persiapan pembangunan, terutama pada tahap pengerjaan fondasi.

Ia juga menyampaikan bahwa pertemuan lanjutan akan dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah teknis serta pembagian peran setiap pihak yang terlibat.

Melalui koordinasi tersebut, pembangunan Jembatan Suak Nipah diharapkan dapat dipersiapkan secara terencana dengan melibatkan pemerintah daerah, OPD terkait, dan pihak perusahaan, sehingga pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta kondisi di lapangan.[Humas DPRD Meranti]