Portal Berita Online

JAKARTA--Perjuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Pemerintah Kabupaten Karimun untuk menghadirkan kebijakan khusus bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di wilayah perbatasan memasuki babak baru. Kedua daerah tersebut resmi menerima rekomendasi kebijakan perlindungan PMI melalui skema Special Border Treatment (SBT) dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) RI.
Rekomendasi tersebut diserahkan langsung oleh Menko Kumham Imipas RI, Prof Dr Yusril Ihza Mahendra, didampingi Wakil Menko Kumham Imipas, Prof Dr Otto Hasibuan, dalam Rapat Koordinasi Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan 50 kementerian dan lembaga pemerintah. Dari seluruh Indonesia, hanya tiga gubernur dan dua kepala daerah kabupaten yang diundang, termasuk Bupati Kepulauan Meranti dan Bupati Karimun.
Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H Asmar hadir bersama Wakil Bupati Muzamil Baharudin SM MM, serta Bupati Karimun Iskandarsyah.
Bupati Asmar mengatakan, diterimanya rekomendasi tersebut merupakan hasil perjuangan dan koordinasi intensif antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Pemerintah Kabupaten Karimun selama hampir satu tahun terakhir, dengan dukungan pemerintah pusat serta kementerian dan lembaga terkait.
Menurutnya, rekomendasi ini menjadi landasan penting untuk mendorong lahirnya kebijakan khusus bagi PMI di kedua wilayah perbatasan tersebut. Kebijakan ini diharapkan dapat membuka akses kesempatan kerja yang lebih luas di Malaysia dengan tetap mengedepankan legalitas, perlindungan, dan keselamatan pekerja migran.
"Alhamdulillah, perjuangan yang sudah hampir satu tahun kita lakukan bersama Kabupaten Karimun kini telah sampai pada tahap penyampaian rekomendasi kebijakan. Selanjutnya, hasil rekomendasi ini akan kami koordinasikan bersama Kabupaten Karimun dan kementerian serta lembaga terkait untuk ditindaklanjuti melalui pembicaraan bilateral dengan Malaysia," ujar Asmar.
Ia menjelaskan, tahapan berikutnya adalah koordinasi dan pembahasan di tingkat pemerintah Indonesia sebelum memasuki proses pembicaraan bilateral dengan Pemerintah Malaysia.
Untuk mempersiapkan tahapan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan akan membentuk tim yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Pemerintah Kabupaten Karimun.
Kedua pemerintah daerah menargetkan seluruh proses koordinasi internal pemerintah Indonesia dapat diselesaikan sepanjang 2026, sehingga pembahasan bilateral dengan Malaysia diharapkan dapat dimulai pada 2027.
"Kita menargetkan pada 2026 seluruh proses dan koordinasi di internal pemerintah Indonesia dapat diselesaikan. Selanjutnya, pada 2027 kita berharap sudah masuk pada tahap pembahasan bilateral dengan Malaysia," jelas Wakil Bupati Muzamil.
Lebih lanjut, Asmar dan Muzamil menjelaskan bahwa gagasan Special Border Treatment dilatarbelakangi kondisi geografis Kepulauan Meranti dan Karimun yang memiliki kedekatan akses dengan Malaysia.
Selama ini, masyarakat dari kedua daerah yang bekerja sebagai PMI di Malaysia masih menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari durasi bekerja, jenis pekerjaan yang dapat diakses, hingga persoalan perlindungan dan keamanan.
Di sisi lain, kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan lapangan pekerjaan juga belum sepenuhnya mampu menampung kebutuhan seluruh masyarakat. Karena itu, diperlukan terobosan kebijakan yang dapat memberikan kemudahan akses pekerjaan bagi masyarakat perbatasan tanpa mengabaikan ketentuan hukum dan perlindungan pekerja migran.
"Kita menyadari bahwa pemerintah daerah belum mampu sepenuhnya menyediakan lapangan pekerjaan bagi seluruh masyarakat. Karena itu, bagaimana kita bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh kesempatan kerja, dengan tetap memastikan perlindungan dan keamanan mereka," ungkapnya.
Wakil Bupati Muzamil optimistis, apabila skema SBT dapat diwujudkan melalui kesepakatan antarpemerintah, manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat Kepulauan Meranti dan Karimun.
Selain memperluas peluang kerja, kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, menggerakkan perekonomian daerah, serta memperbaiki kesejahteraan keluarga pekerja migran.
Sementara itu, Menko Kumham Imipas RI, Prof Dr Yusril Ihza Mahendra, dalam arahannya menekankan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang dapat diterapkan secara nyata.
Ia menyampaikan bahwa setiap rekomendasi kebijakan harus berangkat dari persoalan konkret di lapangan, didukung data dan kajian hukum yang memadai, serta memiliki langkah penyelesaian yang jelas sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Dengan diterimanya rekomendasi tersebut, perjuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Pemerintah Kabupaten Karimun untuk menghadirkan skema SBT bagi PMI di wilayah perbatasan kini memasuki tahapan lanjutan.
Kedua pemerintah daerah berharap proses koordinasi di tingkat nasional dapat berjalan sesuai target, sehingga pembahasan bilateral dengan Malaysia pada 2027 dapat segera direalisasikan.
Kehadiran skema ini diharapkan menjadi terobosan dalam menjawab kebutuhan masyarakat kawasan perbatasan, sekaligus membuka kesempatan kerja yang lebih luas dengan kepastian hukum, keamanan, dan perlindungan yang layak bagi PMI. [rr/mgi]