GLOSARIUM SABTU, 21-11-2026

IRVAN NASIR
Pemerhati Sosial
Menakar Dampak Pencabutan Izin RAPP: Catatan dari Sebelah Ketika Akar Tunggang Itu Dicabut
Sebagai seseorang yang pernah bertahun-tahun berada di lingkaran eksekutif grup Sinarmas—yang melalui Indah Kiat dan Arara Abadu kerap diposisikan publik sebagai "kompetitor" abadi RAPP di Riau—kabar pencabutan izin PBPH PT RAPP seluas lebih dari 338 ribu hektare membuat saya terdiam sejenak.
Bagi orang luar, ini mungkin sekadar berita penegakan hukum kehutanan. Namun bagi saya yang pernah merasakan langsung denyut nadi industri pulp and paper di Bumi Lancang Kuning, peristiwa ini terasa sangat personal. RAPP selama puluhan tahun berdiri layaknya kapal induk raksasa yang tampak mustahil oleng. Hari ini, ketika "akar tunggang" bahan bakunya dicabut negara lewat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026, guncangannya terasa begitu nyata.
Saya sangat paham betul bagaimana rasanya duduk di kursi manajemen perusahaan pemegang konsesi raksasa di Riau. Baik di kubu kami dulu maupun di kubu RAPP, kami memikul beban persepsi yang nyaris seragam di mata masyarakat luas. Penguasaan lahan yang teramat luas otomatis menempatkan korporasi pada posisi yang serba salah: dituding sebagai perusak hutan, dituduh sebagai biang keladi kabut asap setiap musim kemarau, hingga dianggap sebagai sumber konflik sosial dengan masyarakat tempatan.
Di dalam ruang-ruang rapat direksi, kami sadar betul bahwa kami tidak bisa hanya berdiam diri membiarkan stigma itu liar. Berbagai strategi penyeimbang (counter-balance) kami jalankan dengan napas panjang. Mulai dari merancang program pemberdayaan masyarakat di ring satu, membangun sistem deteksi dini kebakaran berbasis desa, hingga merangkul berbagai elemen tokoh masyarakat dan pemangku kebijakan.
Sejujurnya, strategi membangun jejaring dukungan (back-up) dari berbagai kalangan itulah yang selama ini membuat korporasi besar terasa begitu kokoh dan tak tergoyahkan. Namun, langkah tegas Satgas PKH baru-baru ini membuka mata kita semua: ketika negara berbicara soal pelanggaran mendasar di lapangan—seperti pembiaran kebun sawit ilegal, tambang tanpa izin, hingga rusaknya zona penyangga ekosistem—jejaring sosial dan politik sebesar apa pun pada akhirnya tidak lagi mampu menjadi perisai.
Terlepas dari rivalitas bisnis di masa lalu, sebagai sesama pelaku industri yang mencintai Riau, saya tidak melihat jatuhnya izin RAPP sebagai sebuah kemenangan bagi pihak mana pun. Justru sebaliknya, saya melihat ada efek domino yang sangat mengkhawatirkan jika tidak segera kita mitigasi bersama:
Pertama, nasib dapur ribuan keluarga di Riau.
Saya tahu persis betapa panjangnya rantai pasok di balik operasional pabrik sebesar RAPP. Di luar karyawan tetap, ada ribuan kontraktor lokal, sopir truk angkutan kayu, penyedia katering, hingga warung-warung kecil di Pangkalan Kerinci dan kabupaten sekitarnya yang menggantungkan hidup dari perputaran uang perusahaan. Jika pasokan bahan baku terhenti dan mesin produksi terpaksa melambat, efisiensi besar-besaran tak terelakkan. PHK massal bukan lagi sekadar ancaman di atas kertas, melainkan bom waktu sosial di depan mata kita.
Kedua, bahaya "lahan tak bertuan" seluas 338 ribu hektare.
Pengalaman saya di lapangan mengajarkan satu hukum besi: lahan kosong tanpa pengawasan di Sumatra tidak akan pernah benar-benar kosong. Begitu izin dicabut dan operasional perusahaan ditarik, lahan eks-konsesi tersebut sangat rawan diserbu oleh para pemburu lahan dan cukong-cukong ilegal. Jika negara tidak segera hadir dengan pengamanan fisik yang nyata dan skema pengelolaan yang jelas, kita justru berisiko menghadapi gelombang perambahan dan pembakaran hutan baru yang jauh lebih sulit dikendalikan.
Ketiga, cermin besar bagi kita semua.
Peristiwa yang menimpa RAPP hari ini adalah tamparan keras sekaligus cermin bagi seluruh pemegang konsesi di Indonesia—termasuk mantan rumah besar saya sendiri. Era di mana korporasi merasa "terlalu besar untuk disentuh" sudah selesai. Mengamankan batas konsesi dari pihak ketiga yang nakal dan menjaga kawasan lindung bukan lagi sekadar syarat administratif, melainkan soal hidup dan matinya izin usaha.
Pun keputusan pemerintah sudah bulat dan harus kita hormati sebagai bagian dari penegakan hukum. Namun, pekerjaan rumah yang sesungguhnya baru saja dimulai.
Kita semua berharap pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Riau, dan manajemen RAPP dapat segera duduk satu meja dengan kepala dingin. Penegakan hukum harus tetap berjalan, tetapi transisi pasca-pencabutan izin harus dikawal ketat agar tidak melumpuhkan urat nadi ekonomi Riau. Lahan negara yang diambil alih harus segera ditata, melibatkan masyarakat lokal secara adil, dan tetap menjaga kelestarian ekosistem gambut maupun habitat satwa di dalamnya.
Riau telah memberi banyak bagi pertumbuhan industri nasional. Kini saatnya seluruh pemangku kepentingan membuktikan bahwa kita mampu menjaga Riau—baik hutannya maupun kesejahteraan rakyatnya—agar tidak ikut tumbang bersama tumbangnya sebuah izin konsesi. [naz]