PEKANBARU--Pemerintah Provinsi Riau memperkuat langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, TNI, Polri, dunia usaha hingga masyarakat.

Penguatan koordinasi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla yang digelar di Polda Riau, Kamis (27/8/2026).

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan, koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting untuk memastikan pencegahan dan penanganan kebakaran dapat dilakukan secara cepat. Menurutnya, seluruh pihak harus memiliki komitmen dan pola penanganan yang sejalan.

“Forum ini sangat penting karena mempertemukan pemerintah, TNI, Polri, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan dalam satu tujuan memastikan Karhutla dapat kita cegah sedini mungkin dan kita tangani secara cepat,” ujar SF Hariyanto.

Dalam kesempatan tersebut, SF Hariyanto kembali mengingatkan pesan Presiden RI Prabowo Subianto saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau. Presiden sebelumnya mengapresiasi kerja sama berbagai pihak dalam menghadapi ancaman Karhutla.

Menurut SF Hariyanto, semangat gotong royong yang disampaikan Presiden harus menjadi landasan dalam penanganan Karhutla di Riau.

“Pesan kunci yang disampaikan Bapak Presiden adalah gotong royong,” katanya.

Ia menegaskan, keberhasilan mengendalikan Karhutla bukan merupakan capaian satu lembaga saja. Peran masyarakat dan seluruh unsur terkait menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya tersebut.

“Keberhasilan ini bukanlah milik perorangan atau bukan hanya keberhasilan TNI, Polri, dan pemerintah saja. Melainkan keberhasilan kita bersama seluruh elemen masyarakat Riau,” jelasnya.

SF Hariyanto juga meminta agar setiap indikasi kebakaran segera ditangani. Menurutnya, petugas tidak boleh menunggu hingga titik panas berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

“Kita tidak boleh menunggu satu titik panas (hotspot) berkembang menjadi kebakaran. Satu titik pun tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.

Selain penanganan cepat, pencegahan juga harus dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah menilai edukasi kepada masyarakat menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah praktik pembakaran yang dapat memicu Karhutla.

Di sisi lain, penegakan hukum juga harus berjalan terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran, baik secara sengaja maupun akibat kelalaian.

“Pencegahan harus dibangun sebagai sistem yang permanen. Bapak Presiden juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat serta penegakan hukum yang tegas terhadap pembakaran yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian,” ungkapnya.

SF Hariyanto memastikan Pemprov Riau bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Hasil rapat koordinasi diharapkan tidak berhenti pada pembahasan, tetapi dapat diterapkan dalam kesiapsiagaan dan tindakan nyata di lapangan.

“Alhamdulillah, kita semua terus berkomitmen melibatkan diri untuk mengedukasi masyarakat. Arahan Bapak Presiden tersebut menjadi dasar dalam merumuskan kesiapan dan tindakan kita di lapangan melalui rakor hari ini,” pungkas SF Hariyanto.[rr/mcr]